Jawa Barat akan mengadakan Sebuah Sayembara akbar yang akan memperebutkan kursi Jabar 1. Namun saya prihatin terhadap proses Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) ini. Yang mengusik pikiran saya, apakah betul dengan memilih pemimpin secara langsung akan secara signifikan mendapatkan hasil bahwa pemimpin kita itu akan menjadi pemimpin yang berkualitas? Apakah ada perbedaan antara sistem orde lama buat dengan sistem orde reformasi yang sekarang?

Kita sudah reformasi 14 tahun. itu berarti hampir 3 kali gonta-ganti Presiden. Tapi selama masa transisi ini ternyata dengan banyaknya Pilkada itu tidak menjadi lebih baik. Malahan yang terjadi contohnya di Banten, dari mulai Gubernur Banten, Bupati Serang, Walikota Serang, itu sebetulnya keluarga, jadi muncul politik dinasti. Jadi saya bilang Indonesia ini koq jadi malah mengalami kemunduran dengan adanya Pilkada langsung ini. Karena masyarakat kita ternyata belum mampu atau belum siap untuk melakukan demokrasi secara langsung. Kita juga ngga tahu, Gubernur mana yang lebih bagus programnya dari Gubernur B, Si A lebih baik dari Si B, Si B lebih baik dari Si C, parameternya apa? Ukurannya apa?

Jadi kita ngga bisa berpikir bahwa ada Gubernur ini lebih baik, atau Gubernur lain lebih baik, parameternya jadi ngga jelas. Kemudian mereka seolah-olah, misalnya, seorang Gubernur memiliki program untuk mensejahterakan rakyat, pertanyaannya adalah, “Apakah masyarakat tahu tugas dan wewenang seorang Gubernur?”

Yang lebih parah lagi, pemilu langsung ini memakan duit rakyat yang ngga sedikit. Contoh Pilkada Jawa Barat ini yang mau saya bahas. Itu dananya 1,063 trilliun, atau 1 trilliun 63 milliyar. sekarang kalau misalnya saya mau bagikan ke pengusaha-pengusaha untuk membangun Usaha Kecil dan Menengah (UKM), misalnya 1 trilliun itu mau saya kasih untuk 1 orang 10 juta untuk membangun UKM, berarti ada sekitar 100 ribu UKM baru di Jawa Barat. Kalau setiap UKM itu rata-rata mempekerjakan sekitar 3 orang, maka akan ada sekitar 300 ribu lapangan kerja baru. Sekarang data penduduk miskin di Jawa Barat itu menurut data BPS per september 2012 sebanyak 4.421,484 orang, berarti ada sekitar 6,8 % penduduk miskin di Jawa Barat berkurang.

Tadi saya bilang, kalau digunakan untuk bikin UKM, itu akan ada 300 ribu lapangan kerja baru, kemudian kalau misalnya saya mau bikin asuransi kesehatan, mungkin bisa 500 ribu. Dengan rata-rata premi 500 ribu per orang, maka akan ada 2 juta penduduk itu masuk Rumah Sakit gratis, pengobatan gratis, dibanding dana ini digunakan untuk Pilkada yang hasilnya belum tentu baik. Karena untuk membuat sesuatu menjadi baik itu kan kita harus punya indikator.