Dua bulan lalu, tanggal 16 April 2015 saya mengikuti sebuah diskusi “Dialog Nasional Lintas Generasi” yang dihadiri aktivis-aktivis lintas generasi. angkatan 66 diwakili Cosmas Batubara, Angkatan 74 ada Judhilherry justam, angkatan 78 ada Indra Adil, Indro cahyono, angkatan 98 ada Gideon Ketaren dan tentu saya sendiri (hahaha…. ngaku-ngaku aktivis) dan tentu banyak nama lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dengan total peserta acara mencapai 300 orang.

acara ini diadakan di gedung juang 45 di Cikini dan rencananya akan dibuka oleh Jokowi, namun mendadak dibatalkan karena Presiden Jokowi hari itu harus berangkat ke Bandung untuk melihat persiapan terakhir Konfrensi Asia Afrika. Dialog aktivis lintas generasi ini sesungguhnya ingin merumuskan sebuah skema kepemimpinan nasional yang kuat. yang menarik dalam pertemuan ini menurut saya adalah makalah yang dibawakan oleh Ichsanudin noorsy. selain membahas mengenai modal sosial, Ichsan juga membahas mengenai demokrasi korporasi,

namun sebelum bicara tentang demokrasi korporasi, ada baiknya kita tengok ke belakang yang melatar belakangi reformasi adalah Dwi Fungsi TNI (dulu :ABRI). Pada saat itu, TNI memiliki doktrin sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan pertahanan negara dan TNI sebagai bagian dari sistem politik nasional, sehingga selain sebagai tentara proffesional TNI juga memiliki peran sebagai politisi. Hal inilah yang diperjuangkan oleh para aktivis reformasi, sehingga hasilnya TNI kembali ke barak dan menjadi tentara proffesional, sampai hari ini. Sejak 1998 sudah 17 tahun reformasi berjalan, apakah kondisi negara kita lebih baik?

Penegakan HAM lebih baik? rasanya sama saja, pembunuhan Munir yang terjadi pada era reformasi (tahun 2004) hingga kini belum terungkap. proses hukum pada penculikan aktivis dan lain-lain juga belum ada yang terungkap.

Prestasi olahraga lebih baik? rasanya sama saja, malah mungkin lebih buruk pada masa orde baru kita mampu 9 kali juara sea games (3 kali diantaranya sebagai tuan rumah) sedangkan pada masa orde reformasi kita baru 1 kali juara sea games, itu pun karena kita menjadi tuan rumah

Prilaku korupsi lebih baik? rasanya sama saja. Orde baru yang dikenal sebagai pemerintahan yang korup dan diktator masih menganut sistem korupsi terpimpin, dimana angka korupsi tergantung pimpinan. namun kini pada masa reformasi, ketika kue kekuasaan dibagi-bagi, karupsi menyebar di segala penjuru, Legislatif, yudikatif dan tentu eksekutif itu sendiri.

Dengan fakta-fakta di atas, beranikah kita katakan bahwa reformasi telah gagal? Demokrasi ternyata tidak cocok untuk Indonesia? Sistem suara terbanyak memimpin ternyata tidak membawa kita ke arah yang lebih baik. pemilihan langsung melahirkan oligarki politik, ayah menjadi walikota, anak menjadi ketua DPRD, pengusaha di ring 1 walikota adalah keluarganya sendiri. Pemerintahan dikelola oleh keluarga seperti menjalankan perusahaan, contoh paling nyata di Provinsi Banten keluarga Haji Chasan Sochib menjadi eksekutif hampir di semua kabupaten dan kota di Banten, anaknya Chasan Ratu Atut menjadi Gubernur banten.

Reformasi dan kebablasannya ideologi Demokrasi justru menghasilkan Dwi Fungsi Pengusaha. pengusahalah yang kini mengendalikan politik, bahkan beberapa pengusaha papan atas bermetamorfosis menjadi politisi, ada surya paloh pengusaha media kini ketua umum partai Nasdem, ada Harry Tanoe pengusaha yang juga ketua umum partai Perindo. hampir setiap penguasa, baik di pusat maupun di daerah, selalu di back up pengusaha, padahal kita tahu “tidak ada makan siang gratis” Pengusaha itulah yang akan “membantu” penguasa mengendalikan pemerintahan.

sebetulnya ini bukan hal baru, dulu bangsa barat mengkooptasi kita juga melalui pengusaha, kita kenal dengan nama VOC. bahkan kita menyebut belanda dengan sebutan kumpeni yang berasal dari kata Company. salah satu syarat berdirinya pemerintahan yang kuat adalah penguasaan terhadap Food, Fuel, Finance dan ketiga sektor tersebut sudah dikuasai oleh korporasi/pengusaha, pasal 33 UUD 1945 hanyalah hiasan di dinding dan buku-buku literatur sekolah, Bulog gagal mengamankan melambungnya harga-harga pangan, 70% kontrak migas dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan minyak asing, Freeport dikuasai asing melalui kontrak karya yang merugikan bangsa, negara absen pada saat masyarakat ditagih cicilan kartu kredit melalui debt collector yang kejam. Visa dan Mastercard hadir di tengah masyarakat sementara negara absen, negara pura-pura lupa dengan kesulitan rakyatnya, Negara kalah oleh pengusaha. VOC itu belum pergi, ia hanya berubah nama dan berubah bentuk. Rakyat nusantara ini tetaplah miskin, mengais sisa-sisa makanan di negeri sendiri, di tanah sendiri. Suatu ketika, seorang teman curhat sama saya, “saya ini gila, berangkat dari rumah jam 5 pagi, pulang dari kantor jam 8 malam untuk bekerja pada pengusaha asing. namun saya tidak punya pilihan” saya jawab “itu bukan salah kamu, kita sebangsa ini yang salah, tidak mampu memiliki pemimpin yang memiliki nyali”. tapi kamu tetap punya pilihan kok, menjadi wira usaha salah satunya. berdiri di atas kaki sendiri kalo kata bung Karno. namun memiliki pemimpin yang bernyali tetap harus dicari. Dulu, saya mengira, pak Jokowi memiliki nyali untuk itu semua, tapi ternyata……………………………. (silakan isi sendiri).

Pernah saya bicara dengan Prof Yuyun mantan rektor unpad yang kebetulan menjadi pembimbing tesis saya, beliau cerita, bahwa kini satu-satunya yang bangsa ini miliki adalah modal sosial, komitmen kebangsaan kita masih ada, gotong royong kita masih ada. hanya itulah satu-satunya yang kita miliki. sesungguhnya saya masih ingin menulis lagi, terutama bagaimana kini perusahaan-perusahaan bisa lebih kaya daripada negara, namun saya buru-buru mau berangkat kantor, lain kali saya lengkapi tulisan ini. barangkali sudah waktunya kita katakan bahwa demokrasi bukan untuk rakyat tapi untuk korporasi. Selamat datang demokrasi korporasi!!