Hari senin dan selasa kemarin, lebih dari 100 orang dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, mereka diperkirakan akan mengisi jabatan Menteri, wakil Menteri dan Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dari semua tokoh yang diundang ke Kertanegara, kediaman Prabowo, tidak terlihat tokoh yang berasal dari partai Nasdem, dan PKS. Meskipun katanya, salah satu tokoh ada yang disponsori oleh PKS. Demikian pula dengan PDIP, meskipun hadir Pramono Anung, namun sama-sama kita ketahui bahwa mas Pram sedang mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta. Apakah ini sebuah pertanda bahwa partai-partai ini akan menjadi mitra yang kritis?

Indonesia, menganut sistem pemerintahan Presidensial, yang artinya bahwa memberikan kekuasaan penuh kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Menteri-Menteri bertanggung jawab penuh kepada Presiden. Dan kinerja eksekutif diawasi oleh Legislatif. Berbeda dengan Parlementer yang kepala pemerintahannya bertanggung jawab kepada Parlemen. Dalam sistem presidensial sesungguhnya tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR namun langsung kepada rakyat yang memilihnya.

Baik PKS maupun Nasdem sudah menyatakan bahwa akan mendukung penuh pemerintahan Prabowo. Petinggi PKS sudah hadir dan bertemu Prabowo di Kertanegara dan Prabowo sudah berpidato di Kongres Nasdem. Hanya tinggal PDIP saja yang belum menyatakan dukungan kepada pemerintahan Prabowo. Dari situasi ini sesungguhnya ketiga partai-partai ini, yang tidak menempatkan kadernya di Kabinet bisa melakukan politik pro aktif, yaitu Pro kepada pemerintahan Prabowo namun aktif mengkritisi para Menteri kabinet Prabowo di parlemen. Program-program dan tugas-tugas menteri diawasi, indikator-indikator keberhasilan dijaga. Hasil pengawasan dan kritik ini bisa dilaporkan kepada Presiden sebagai bagian dari check and balances sehingga diharapkan demokrasi akan sehat. Ini adalah momentum tepat daripada sekedar bagi-bagi kue kekuasaan atau power sharing dan kali ini untuk menunjang pemerintahannya Prabowo membentuk kabinet yang sangat gemuk mirip kabinet 100 Menterinya bung Karno. Siapa yang akan mengawasi? Parlemen? Jika Menterinya berasal dari partai yang sama maka akan terjadi bias dalam proses pengawasannya. koalisi Pro Aktif, akan selalu mengcounter program-program pemerintah yg tidak pro rakyat, sehingga program Prabowo yg pro rakyat dapat diawasi oleh Koalisi Pro Aktif, sekaligus aktif mendorong RUU yg mengkoreksi UU yang tidak pro rakyat, terutama mendesak pemerintah membangun Infrastruktur Pembiayaan Investasi untuk UMKM di sektor Industri.

Dari sisi Ideologi yang diusung juga sangatlah lengkap. Kita mengenal PKS sebagai partai yang mengusung Ideologi Konservatisme dan islamisme atau bisa dikenal dengan istilah sayap kanan. Kemudian Nasdem dengan ideologi Nasionalisme, sekularisme namun terafiliasi dengan  aliansi progresif yang posisinya di kiri-tengah. Sedangkan PDIP berada di kiri tengah cenderung ke sayap kiri. Dan jika dihitung komposisi di DPR RI ketiga partai ini memiliki suara sebanyak 222 kursi atau kira2 35% kursi parlemen. Jumlah yang cukup signifikan sebagai mitra kritis kepada para menteri di pemerintahan Prabowo. Secara ideologi lengkap, apalagi PDIP dan PKS sebagai partai kader yang terkenal militan dan progresif. Jadi saya mendukung 100% Ust Salim Segaf, Surya Paloh dan Megawati mendeklarasikan sebagai koalisi Proaktif kepada pemerintahan Prabowo!