Oleh : Kurnia Fajar*

Pada pemilu legislatif 2024 lalu, Partai Keadilan Sejahtera atau disingkat PKS finish di urutan ke-6 dengan mengantarkan 53 orang kadernya ke senayan, dengan perolehan suara mendekati 13 juta suara. Tentu bukan hasil yang memuaskan mengingat PKS mengusung calon Presiden Anies Baswedan, sekondannya PKB dan Nasdem malah mendapatkan keuntungan elektoral dari pemilu legislatif ini, suara PKB melonjak dari 58 kursi menjadi 68 kursi dan Nasdem melonjak dari 59 kursi menjadi 69 kursi. Situasi ini tentu tidak terlepas dari narasi-narasi politik yang dimainkan oleh partai-partai tersebut. PKB berhasil merebut ceruk pasar PPP dan Nasdem berhasil mengambil ceruk kaum abangan yang jatuh hati kepada sosok Anies Baswedan. PKS seolah terjepit, ceruk pasarnya yang muslim perkotaan masih banyak yang loyal kepada Prabowo Soebianto yang lebih dari 3 kali ikut pilpres. Dari 13 juta-an suara PKS sebanyak hampir 4 juta suara berasal dari jawa barat sehingga 30% suara PKS nasional berasal dari jawa barat. Tentu ini menjadi Propinsi yang amat penting bagi PKS untuk dapat memenangkan kader-kadernya memenangkan pemilu kepala daerah ini. Selain Jawa barat, Propinsi yang memiliki nilai penting bagi PKS adalah Sumatera Barat, Banten, Jakarta, NTB dan kemungkinan Maluku Utara. Secara nasional PKS menang di 2 Propinsi yaitu Sumatera Barat dan Daerah Khusus Jakarta serta mendapatkan kursi Ketua DPRD. Di kabupaten kota PKS memenangkan pemilu di 21 kabupaten Kota. Untuk Jawa barat PKS menang di 7 lokasi yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Sukabumi, kota Bogor, Kota Cimahi, kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat, serta daerah lain.

Pada Pemilu kepala daerah ini PKS jawa barat mencalonkan Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dan melakukan koalisi dengan Partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan. Melawan koalisi Indonesia maju yang mencalonkan Dedi Mulyadi-Erwan, PDIP yang mencalonkan Jeje-Ronal, serta PKB yang mencalonkan Adang-Gita. Dari komposisi pencalonan ini, lagi-lagi PKS mendapatkan “Jepitan” ceruk pasar. Di Priangan Timur bertarung dengan Dedi dan Adang, di wilayah tapal kuda pantura akan head to head dengan Militansi PDIP dan di wilayah urban serta pedesaan akan berhadapan dengan Dedi.  Sampai dengan tulisan ini disusun, beberapa lembaga survey merilis hasil bahwa elektabilitas Dedi Mulyadi sudah mencapai 70% sementara Ahmad syaikhu tertinggal jauh di kisaran 13-15%. Figur Akhmad Syaikhu, politisi PKS kelahiran Cirebon namun membangun jaringan politiknya di Bekasi dan sempat menjadi wakil walikota Bekasi, santri pesantren buntet Cirebon. Figurnya sudah cukup mewakili jabar bagian utara, sedangkan Ilham, putra Presiden RI ke 3 Habibie, mewakili masyarakat perkotaan dan terpelajar. Namun mengapa Elektabilitas cenderung stagnan? Penulis juga mencatat pada pertarungan di kabupaten kota, PKS bertarung di 16 kabupaten kota dengan rincian 9 lokasi bertarung sebagai kepala daerah dan 7 lokasi bertarung sebagai wakil kepala daerah.

PKS tidak mampu membangun narasi yang kuat dan cenderung bermain “aman”.

Selama 10 tahun kemarin, PKS memutuskan untuk menjadi oposisi terhadap pemerintahan presiden Jokowi. Secara makro, dapat kita lihat bahwa pemerintahan Jokowi sangat merugikan kelas menengah, melindungi elit dan menjaga kelas bawah dengan BLT dan BPNT, jumlah kelas menengah yang jatuh miskin diperkirakan mencapai 20 juta orang, mayoritas mereka tinggal di perkotaan dan pemilih PKS. Sepuluh tahun pemerintahan Jokowi salah mengurus kelas menengah. Orientasi pembangunan hanya pertumbuhan dan investasi sektor padat modal yang semata dinikmati pengusaha dan politisi penerima komisi-konsesi. Tak ada penciptaan lapangan kerja akibat industri manufaktur padat karya jalan di tempat. Alhasil, yang tumbuh justru kelas pekerja proletariat dengan pekerjaan tidak pasti atau prekariat, seperti pekerja outsourcing, pekerja kontrak, hingga pengemudi ojek online. Generator Ekonomi mati. Kelas menengah kehilangan harapan, sebagian diantaranya berujung di tangan pinjol dan judol hanya untuk sekedar bertahan hidup. Sebagai oposisi seharusnya PKS hadir dan muncul sebagai harapan baru itu, alih-alih memberikan alternatif solusi, melawan hegemoni pinjaman online dan dan judi online ini PKS malah ikut terkapar tak berdaya. Sekedar catatan, pinjaman online saat ini nilainya sudah mencapai 61 Trilyun dengan jumlah nasabah aktif mencapai 19 juta orang. Mereka terpaksa menemui judi online itu hanya untuk sekedar bertahan hidup. Padahal, menurut akademisi Indonesia yang selama puluhan tahun ini mengajar di berbagai universitas Australia, Vedi R. Hadiz,  dalam bukunya “Islamic Populism in Indonesia and the Middle East” (2016), kelas menengah Indonesia sering kali berada di garis depan dalam mempengaruhi politik dan kebijakan ekonomi. “Kelas menengah adalah kelas yang memiliki kapabilitas politik untuk menekan pemerintah, namun juga rentan terhadap krisis ekonomi,” ujar Hadiz. Kelas menengah di Indonesia tidak hanya penting sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga kerap menjadi aktor politik yang menentukan.

“Jepitan ceruk pasar dan perilaku Gen Milenial dan Gen Z

Ceruk pasar PKS adalah muslim perkotaan yang notabene adalah kelas menengah, terpelajar dan mampu menjadi pemantik dalam jalan perubahan. Sepanjang Jokowi memimpin ceruk ini mengalami frustrasi sosial, yang akibatnya terjadi “distrust society” dan perselisihan antar warga negara. Situasi ini sangat berbahaya dan bisa memunculkan revolusi sosial. Padahal dalam situasi ini justru bisa menjadi hal yang menguntungkan bagi PKS untuk melecut semangat para pemilihnya dan menyongsong perubahan. Lalu, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memberikan stimulus kebijakan yang mendorong bergeraknya generator ekonomi. Pasangan Asih sudah menunjukkan dalam programnya yaitu satu desa satu Industri, ini adalah terobosan yang jenius, yang perlu masyarakat ketahui adalah bagaimana dengan jaminan rantai pasoknya? Bagaimana dengan jaminan pembeliannya? Apakah pemerintah mau mengambil posisi sebagai off-taker? Narasi harus disosialisasikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Gen Milenial dan Gen Z, mereka berbeda menyikapinya, kemarin kita terkaget-kaget dengan fufufafa, tapi itulah realitanya, bahwa kaum milenial adalah menggerutu di balik akun anonim dan berselancar di social media. Kata anak sekarang “Julid society”. Kehebatan “Julid” ini bisa menyebabkan akun IG wasit oman akhirnya tutup dan asosiasi sepakbola Bahrain menolak bermain di Indonesia karena khawatir dengan keselamatan para pemainnya. Ridwan Kamil sudah merasakan akibat dari “Julid” society ini. Sebagai partai politik tentu PKS lebih tahan banting menghadapinya. Gen Z lebih rapuh lagi menghadapi zaman yang penuh ketidak pastian ini, barangkali ini sudah Sunatullah seperti dikatakan michael Hopf “Hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. And, weak men create hard times”. Semoga ini bisa menjadi momentum munculnya generasi baru yang kuat, yang muncul dari krisis ini.

Demokrasi biaya tinggi dan jeratan penegakan hukum dari lawan politik

Partai politik di Indonesia tidak dibiayai oleh negara, padahal ongkos politik sangatlah mahal, dari mulai mencetak kader-kader pemimpin, membayar operasional kantor-kantor partai, memelihara konstituen, menampung aspirasi dan melakukan advokasi atas issue-issue publik. Itu semua membutuhkan biaya yang cukup besar, darimana biaya itu didapatkan? Akhirnya aktor-aktor politik di partai politik manapun berkongsi dengan pengusaha, investor yang punya agenda sendiri dan kelompok kapitalis yang mengendalikan kebijakan. Sebagian lagi akan mengambil konsesi dan komisi untuk dibagikan kepada kerabat dan sahabat sehingga keuntungannya bisa digunakan untuk membiayai kegiatan politik. Hal ini harus dihentikan, PKS harus inisiatif memperjuangkan agar partai politik dibiayai negara sehingga terwujud kemandirian partai politik yang tugas pokoknya mencetak kader-kader pemimpin dan pembuat kebijakan. Ketika pada akhirnya uang mengendalikan kekuasaan, aktor-aktor politik dijerat dan dijebak dengan instrumen hukum yang tidak adil dan cenderung menjadi alat untuk mengamputasi lawan politik, praktek ini sudah terjadi dan sungguh tidak sehat. Saya menyaksikan betapa PKS berupaya sekuat tenaga untuk tidak masuk dalam jebakan ini, namun apa yang terjadi? Aktor-aktor politik PKS menjadi “soft”. Tidak mau menyerang pembuat kebijakan dan lawan politik. Situasi seperti ini mengakibatkan aktor-aktor politik PKS juga seakan menjadi frustrasi. Lengkaplah sudah, Aktornya frustrasi dan lelah, pemilihnya pun frustrasi dan lelah. Inilah awal mula munculnya tidak saling percaya. Ernest Renan, hingga cendikiawan masa kini seperti Francis Fukuyama, pun mempercayai bahwa ‘saling percaya’ menjadi dasar kekuatan suatu bangsa. Renan, yang percaya bahwa bangsa hanya bisa tercipta dengan adanya ‘rasa kesetiakawanan yang agung’, jelas-jelas meniscayakan rasa saling percaya di antara para warganya. Sementara Fukuyama—penulis ‘The End of History and The Last Man  yang fenomenal sebelum ia menulis ‘Trust’–percaya, seluruh masyarakat ekonomi yang berhasil, disatukan oleh adanya sikap saling percaya.

“Ngariung” dan saling sapa

Al-Gazali mengingatkan, “Rusaknya rakyat karena para penguasanya, dan rusaknya para penguasa itu karena ulama-cendekianya”. Orang sunda punya tradisi “ngariung” untuk mencapai kesepahaman dan kesepakatan. Barangkali dengan beragam fenomena sosial yang terjadi, sudah saatnya kita ngariung, berbicara dari hati ke hati dan saling memaafkan. Mari kita sapa tetangga kita, mereka yang setiap malam menangis di atas sajadah karena setiap pagi harus berdamai dengan rongrongan debt collector pinjol yang terus menerus. Mereka tetangga kita yang mungkin sudah 3 hari tidak berjumpa dengan nasi, mungkin terdengar klise, namun percayalah bahwa hari-hari ini, mereka yang putus harapan jumlahnya kian membesar, mereka adukan dalam sholat-sholat mereka, mereka tidak mengeluh kepada manusia lain karena malu, bangsa palestine yang setiap hari di bom saja tidak mengeluh. Dan kita sedunia hanya bisa terdiam menyaksikan penderitaan bangsa palestine. Hidupkan harapan wahai PKS. Bukankah Partai ini dibentuk sebagai wadah perjuangan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan? Selamat berjuang di jawa barat!

*) Warga Negara biasa, tinggal di jakarta, dan pemerhati ikan di dalam kolam