Oleh : Kurnia Fajar*

Kejahatan kasat mata
tertawa tanpa pengadilan.
Kekuasaan kekerasan
berak dan berdahak
di atas bendera kebangsaan.

Bagaimana rakyat bisa merdeka
bila birokrasi negara
tidak menjadi abdi rakyat,
melainkan menjadi abdi
pemerintah yang berkuasa?

Petikan dari puisi Kesaksian Akhir Abad, karya WS Rendra

Saya harus berterima kasih pada Kampus Unpar Bandung. Saat mulai kuliah 1998, saya mendapat habitat yang baik dalam menjelajahi pelbagai khasanah pemikiran dunia. Saat itu salah satu buku yang sangat populer di kalangan mahasiswa yakni ‘100 Tokoh Paling Berpengaruh’ karya Michael H. Hart. [Buku lain yang ketika itu ngetop yakni ‘Megatrends 2000’ karya John Naisbitt]. Saya membeli kedua buku itu di pusat buku loak, Cikapundung.
Dalam buku 100 Tokoh, salah satu yang paling saya ingat yakni Niccolo Machiavelli. Dia seorang filsuf kelahiran Florens, Italia pada 1469 yang pemikirannya memengaruhi dunia. Hingga kini. Machiavelli menulis buku ‘Il Prince’, Sang Pangeran, yang menjadi ‘kitab suci’ penghamba kekuasaan. Inti karyanya adalah, kekuasaan harus diraih, dan juga dipertahankan, dengan pelbagai cara. Bahkan dengan cara paling kotor dan keji sekalipun. Para pengikutnya kini disebut machiavellist.
Itulah sebabnya, entah sudah membaca Il Prince, atau pun tak pernah membacanya, banyak tokoh yang menjadi hamba pengikut mazhab ini. Para diktator, atau calon diktator yang melakukan perebutan kekuasaan politik, dinisbatkan pada Tuan Niccolò Machiavelli. Termasuk dia yang menggunakan cara kotor, menyogok, mengintimidasi, demi merebut partai politik untuk kuda tunggangan. Machiavelli sendiri memuji Marcus Furius Camillus, seorang diktator Romawi, sebagai contoh pemimpin ideal. Camillus, yang memanfaatkan agama untuk meningkatkan semangat prajuritnya, menunjukkan bahwa pemimpin harus siap menanggalkan standar moral demi kepentingan publik. Namun, Machiavelli juga memperingatkan bahwa strategi yang bermasalah secara moral jika digunakan hanya untuk keuntungan pribadi bisa membawa kehancuran bagi pemimpin tersebut.

Nicolae Ceausescu, presiden Rumania yang berkuasa sejak 1974, terlalu percaya diri dengan dukungan penuh dari tentara, koalisi politik Partai Komunis Rumania (PCR) dan media massa. Dia merasa sangat kuat, hingga membuatnya jadi diktator yang super jumawa. Penyair Rumania, Marin Sorescu, menulis: “batuknya adalah perintah membungkam, teriakannya adalah perintah melenyapkan, dan humornya adalah pembantaian!”
Pada tanggal 21 Desember 1989, rakyat sipil bergerak. Mereka tak mampu lagi untuk bersabar. Revolusi terjadi. Tentara terbelah. Akhirnya, sebagian besar tentara dan anggota partai bergabung bersama rakyat akibat kekecewaan yang tertimbun sejak lama — Ceausescu selama ini hanya memanjakan segelintir orang saja. Ceausescu lalu ditangkap dalam pelarian, diadili secara darurat dan ditembak mati bersama isterinya persis di hari Natal, 25 Desember 1989. Revolusi itu berlangsung cepat. Hanya berselang 4 hari dari masa ketika sang diktator masih sempat “diberhalakan” oleh tentara dan elit politik dalam orasi kenegaraan di alun-alun Piata Palatului, Bukarest. Pelajaran penting dari peristiwa Ceausescu adalah: jangan terlalu yakin dengan kuatnya kekuasaan hanya karena merasa berhasil merangkul mayoritas elit. Kegagalan Ceausescu hanya satu, yakni gagal merangkul rakyat! Sementara rakyat dianggap buta politik, mudah diintimidasi dan tak tahu cara menarik pelatuk senapan, Ceausescu meremehkan kekuatan rakyat. Tanpa dia sadari, ternyata gerakan rakyat jauh melebihi kekuatan elit politik dan keberaniannya tak mudah disurutkan mesiu tentara.

Di titik ini bisa kita simpulkan bahwa Ceausescu adalah seorang machiavellist. Di Indonesia sendiri tercatat beberapa pengamat menasbihkan kemiripan Presiden RI ke 7 sebagai seorang machiavellist. Seno Gumira seorang penulis bahkan memberi judul buku kolom-kolom politiknya dengan judul : Jokowi, Sangkuni, Machiavelli. Seorang penulis bernama Saeful Huda juga memberi gelar Machivelli kontemporer. Ia merupakan satu-satunya pemimpin rezim yang dengan brutalnya menghancur leburkan sistem ketatanegaraan. Rocky Gerung kemudian mengutip Machiavelli soal kebusukan kekuasaan bukan pada penggunaan fisik kekuasaan, tapi pada pengkhianatan, pada penipuan. Terakhir adalah Emha Ainun Nadjib atau biasa disapa Cak Nun yang menyampaikan Presiden ke 7 ini sebagai Fir’aun. Sehingga dapat disimpulkan sendiri oleh pembaca dari paparan di atas.

Namun, Professor William Liddle dari The Ohio State University mengatakan pikiran Machiavelli tentu tidak akan dibahas lebih dari 500 tahun bila isinya hanya tentang keculasan penguasa. Tidak perlu lagi diskursus Machiavelli dikembangkan dalam perbincangan politik, sebab kekuasaan sudah dituduh menjadi pihak antagonis atau penjahat yang tidak bermoral. Di sisi yang sering luput dari perhatian banyak orang, Machiavelli justru menawarkan moralitas politik dalam memandang kekuasaan. Penguasa tidak dapat selalu menggunakan moralitas personal dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Moralitas politik merupakan alasan yang sahih untuk berdamai dengan moralitas personal. Dalam ukuran moralitas personal, berbohong merupakan tindakan yang tidak dapat diterima. Namun sampai kiamat, moralitas personal membuat kita tidak dapat menemukan satu saja pemimpin yang bermoral. Siapa politisi yang bisa buktikan dirinya tidak pernah berbohong? Sementara itu, moral politik dapat menjadi alasan untuk membilas cara yang dianggap menyimpang dalam kacamata moral personal. Misalnya di beberapa daerah Pulau Jawa pada masa Orde Baru, anak keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak mengakui asal-usulnya agar diperbolehkan mengikuti pendidikan atau menjadi pegawai negeri. Pada Akhirnya, membaca Indonesia Gelap bisa disandarkan pada dua indikator di atas tadi yakni moral personal para politisi dan moral politik para politisi.

*) Gerilyawan selatan, Pengamat ikan di dalam kolam