Oleh : Kurnia Fajar

Semenjak wabah Covid melanda dan bertumbangnya banyak pelaku-pelaku ekonomi, hampir setiap hari saya mendengarkan dan melihat berita-berita konflik antar warganegara meningkat. Mulai dari perampokan, penganiayaan, penipuan hingga pembunuhan. Bahkan institusi negara pun ikut serta dalam konflik ini. Negara seperti tidak mampu mencegah semua ini terjadi. Negara gagal menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup. Ancam-mengancam. Fitnah-memfitnah, dan peras-memeras adalah pilihan profesi yang harus dijalani oleh sebagian warga negara. Tidak ada persatuan nasional, semuanya seolah-olah hanyalah menang kalah semata. Beberapa hari lalu saya berdiskusi dengan beberapa teman, membahas soal IKN dan MBG yang dananya berasal dari pemangkasan APBN. Lalu saya menyadari ada sebuah benang merah yang menurut saya bisa menjadi bom waktu, di mana kebijakan pemangkasan (efisiensi) anggaran di pemerintahan Prabowo yang pengalihan dananya masuk ke program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan IKN telah merenggut pendapatan di beberapa industri seperti media dan perhotelan, yang tentunya ikut memicu terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berkelanjutan. MBG gagal jadi generator ekonomi.

Efek domino dari kebijakan pemangkasan anggaran ini tidak bisa kita abaikan begitu saja, karena ketika anggaran promosi dipangkas, media lokal akan kehilangan kontrak iklan, memaksa mereka mengurangi staf atau bahkan menutup layanan mereka. Jurnalis dan pekerja kreatif, yang sebagian besar adalah kelas menengah, menghadapi penurunan daya beli, yang kemudian mempengaruhi bisnis lokal seperti warung makan atau transportasi. Di sektor perhotelan, penurunan acara pemerintah menyebabkan PHK di antara pekerja hotel, katering, dan jasa pendukung. UMKM yang bekerja sama dengan kedua industri ini (misalnya, penyedia konten atau makanan), juga akan ikut terpukul. Kelas menengah, yang menyumbang 56% PDB melalui konsumsi rumah tangga, menjadi korban utama, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) naik ke angka 2,19% pada 2024 sebagai indikator tekanan finansial (Bank Indonesia, 2024). Apakah efek domino ini akan semakin “liar” seperti prediksi saya? Mungkin tidak sampai pada tahap yang menyebabkan krisis ekonomi nasional, tetapi dampaknya cukup parah untuk mengguncang sektor tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan melambat ke sekitar 5% pada 2025, menunjukkan bahwa konsumsi domestik, yang bergantung pada kelas menengah sedang tertekan (World Bank, 2025).

Pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah seperti sebuah prolog dalam cerita rakyat, yang mana menggambarkan secara singkat tentang efek domino bagi mereka yang suka terhadap teka-teki. MBG, janji kampanye utama Prabowo, mulai diuji coba pada 2025 dengan anggaran awal puluhan triliun rupiah dan diproyeksikan mencapai Rp400 triliun per tahun saat program ini berjalan penuh. Program MBG ini dibiayai sebagian dari realokasi anggaran yang dipangkas, termasuk pos promosi dan rapat. MBG pun menuai kritik keras dari banyak kalangan karena terdapat masalah serius seperti kendala logistik di daerah terpencil, kualitas gizi yang dipertanyakan, serta adanya potensi korupsi di dalam pengadaannya. Pemerintah sendiri mengklaim bahwa MBG akan menciptakan multiplier effect melalui lapangan kerja di sektor pertanian dan UMKM, tetapi per April 2025, manfaat ini masih samar-samar terlihat, sementara dampak negatifnya sudah sering ditelanjangi. MBG, yang diharapkan bisa menjadi penyelamat, belum menunjukkan multiplier effect yang signifikan di tahap awal, sementara IKN tetap menjadi proyek jangka panjang dengan manfaat yang belum merata. Kebijakan pemangkasan anggaran untuk MBG dan IKN ini, alih-alih dapat menyeimbangkan fiskal dan pertumbuhan, justru menciptakan ketimpangan sosial yang baru akibat prioritas elit versus kelangsungan hidup pekerja di sektor jasa.

Jika melihat berita akhir-akhir ini tentang demo dan ijazah palsu Jokowi, sepertinya Indonesia sedang berada di fase ambang kehancuran, dan semua ini tidak lepas dari tingkah Jokowi yang dengan congkak, seolah dengan sengaja mengencingi otoritas Prabowo Subianto, Presiden yang sah saat ini. Tidak ada sikap negarawan dari keduanya bahkan saya kira tidak ada keintiman kita sebagai sebuah bangsa. Sebuah skandal politik tiba-tiba saja muncul, ketika melihat rombongan Sespimmen Polri, calon-calon pimpinan polisi masa depan, mendatangi rumah Jokowi dan meminta arahan, seolah Jokowi masih sebagai Presiden saat ini. Kunjungan Sespimmen Polri ini telah terjadi pelanggaran tata cara maupun etika. Narasi “matahari kembar” (dua kekuasaan antara Jokowi dan Prabowo), bukan lagi sekadar gosip, tetapi sebuah kenyataan pahit yang siap meledakkan Indonesia. Jokowi, seperti sedang memanfaatkan Polri yang akan digunakan sebagai alat untuk menjegal Prabowo, di mana TNI sudah menegaskan kesetiaan pada Presiden Prabowo. Bayangkan, baru enam bulan Prabowo menjabat, tapi otoritasnya sudah diinjak-injak oleh mantan Presiden. Drama ini bukan hanya soal harga diri Prabowo yang dihancurkan, tetapi soal masa depan 270 juta rakyat Indonesia yang terancam menjadi korban konflik-konflik horizontal yang akan semakin membesar. Sudah tidak ada keteladanan di dalam diri para pemimpin bangsa. Semoga bangsa ini diselamatkan oleh Tuhan yang maha kuasa. Tabik!

*) Gerilyawan selatan