Koperasi Desa Merah Putih, layak kah?

Oleh : Kurnia Fajar*

Di China itu koperasi bersifat sektoral. Misal Koperasi sayuran. Ya hanya sayuran. Anggota koperasi adalah mereka yang terlibat dari hulu sampai hilir. Dari produksi sampai market. Pemerintah daerah membantu menjamin Tataniaga dengan mengharuskan perusahaan yang butuh pasokan sayuran bermitra dengan koperasi. Ada tiga koperasi yang sangat besar dan sukses di china. Wanxiang. Ini koperasi awalnya produksi alat pertanian dan mesin pertanian. Sekarang udah jadi group raksasa punya industri baja sendiri, sparepart, pusat riset dan punya basis produksi mendekati pasar di beberapa kota. ChongzhouIni dan Beilangzhong. Ini  koperasi sayuran dan buah organik khusus eksport. Sekarang mereka sudah bangun pabrik makanan ekstrak untuk diet dengan tekhnologi canggih. Karena permintaan tinggi, kini mereka bangun pabrik sejenis di Kanada, Amerika dan Eropa dengan bahan baku dari mereka sendiri .
“ Apakah mereka dapat dana dari negara? Tanya saya
“ Jangankan dana, pinjam uang ke bank pun engga boleh. “ Dulu sebelum ekonomi reform memang koperasi dapat dana dari pemerintah dan kredit dari bank tapi hasilnya wabah korupsi dimana mana. Petani malah bertambah miskin. “
“ Apa mereka punya koperasi simpan pinjam?
“ Koperasi simpan pinjam adalah ilegal di china. “
“ Jadi darimana mereka dapat modal?
“ koperasi itu kan finansial solution dalam seni bergotong royong. Bagi mereka yang punya kemampuan berproduksi namun butuh keadilan berproduksi. Bukan kumpulan orang nganggur yang bokek dan malas..  Mereka berkumpul dalam misi yang sama untuk punya bargain dalam berpriduksi dan berkonsumsi.  Nah pemerintah membantu koperasi lewat skema produksi. Bukan uang tapi insentif harga”.

Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi punya program, yaitu  Koperasi Desa Merah Putih. Ada tiga program. membangun koperasi baru, bagi desa yang belum memiliki atau terdapat koperasi pedesaan; mengembangkan koperasi yang sudah ada, dengan mengembangkan kelembagaan dan unit usaha koperasi aktif yang sudah ada di desa, seperti Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dan lain lain; dan merevitalisasi koperasi di desa yang sudah tidak aktif. Namun menjadi berkerut kening saya karena skemanya melibat BUMN yang tergabung dalam Himbara untuk bertindak sebagai fund provider bagi 70.000 koperasi yang akan dibangun. Engga tanggung tanggung, total permodalan akan mencapai antara Rp 210 triliun-Rp 350 triliun.. Karena saya sangat berharap program ini berjalan dengan benar dan  saya tidak tahu detail dari program itu. Lebih baik saya memberikan masukan saja daripada kritisi. Yang harus dilakukan lebih dulu oleh pemerintah adalah memperbaiki tataniaga. Caranya? Larang pengusaha atau pedagang yang punya modal diatas Rp.5 miliar punya akses langsung kepada usaha kecil dan koperasi di tingkat pedesaan dan kecamatan, kecuali melalui ekosistem yang pemerintah sediakan. Mengapa ? agar cluster terbentuk lewat ekosistem dan sistem pengawasan bisa efektif. Setelah tataniaga dibuat lewat regulasi. Create ekosistem bisnis koperasi dan usaha kecil. Caranya?

Ekosistem bisnis itu selalu bertumpu kepada Logistik dan likuiditas. Selagi pemerintah lewat tata niaga bisa jamin itu, engga perlu sampai buat kelembagaan koperasi ,yang justru bisa menciptakan moral hazard seperti sebelumnya. Biarkan rakyat bebas memilih cara mereka masuk dalam ekosistem itu. Bisa sendiri atau bisa lewat koperasi. Namun motive nya tergantung mereka sendiri. Ya business as usual. Engga ada effort dan engga qualified, tersingkir dengan sendirinya. Yang penting ekositem itu bisa diakses oleh semua. Nah selanjutnya, bangun warehousing ecommerce market place. Kita sudah punya UU No. 9/2011 tentang Resi Gudang yang sudah lengkap dengan infrastruktur clearing house dan fund provider. Selama ini tidak dimanfaatkan secara optimal. Sekarang manfaatkan itu.  Gudang bulog dan PT. Perdagangan Indonesia bisa dimanfaatkan. Tentu Gudang itu harus di-revitalisasi dengan dilengkapi sistem penyimpanan untuk produk pertanian dan hasil laut yang bisa menjamin kualitas. Pasti Bulog dan PT Perdangan Indonesia mampu revitalisasi pakai uang mereka sendiri. Kan ini cuan.

Kemudian libatkan PT. Telkom untuk bangun IT System berbasis ecommerce yang bisa diakses oleh petani, nelayan dan pengrajin. Sehingga warehousing ecommerce market place itu menjadi market undertaker lewat penitipan barang. Nah bukti titipan barang itu berupa Resi bisa menjadi alat likuditas rakyat dan juga bisa diperjual belikan lewat bursa parallel atau OTC. Engga perlu keluar uang lagi untuk bangun iT system itu. Karena sistem IT ini adalah business bagi Telkom. Mereka bisa biayai sendiri. Kalau ekositem sudah terbangun dan well organize. Otomatis agro industry yang memproduksi downstream pertanian akan tumbuh dengan sendirinya. Mengapa ? karena mereka perlu bahan baku dan ekosistem menjamin supply chain itu.  Secara tidak langsung agro industry dalam dan luar negeri akan terintegrasi dengan ekositem ini. Petani dan nelayan serta pengrajin punya bargain menentukan harga yang menguntungkan mereka. Dan punya kebebasan berproduksi sesuai dengan market demand. Problem rakyat lapisan bawah itu bukan soal uang. Sejak zaman Pak Harto tidak sedikit uang digelontorkan kepada rakyat untuk koperasi. Hasilnya tetap saja mereka second class dihadapan pengusaha formal. Jadi kalau balik lagi focus kepada program  koperasi, kita akan kembali kepada lagu lama yang usang. Derita rakyat tetap tidak berujung. Uang negara habis dikorup, nestapa tak lekang. Kalau mau jelas bisa studi banding ke China dan India, yang sudah sukses membangun warehousing ecommerce marketplace untuk pertanian dan usaha kecil. Jadi apa esensi dari rakyat itu ? keadilan ekonomi atau tata niaga yang berpihak kepada mereka. Berproduksi efisien, ketika menjual enggak kena penggal rente dan likuiditas terjamin. Focuslah kepada ekosistem yang modern. Stop Rent seeking economic. Tabik!

*)Gerilyawan selatan

Tinggalkan komentar