Oleh : Kurnia Fajar*

Kabupaten Pati, Jawa Tengah memanas. Bupati Pati di demo oleh warganya sendiri. Kepala daerah hasil pemilihan langsung yang harusnya memiliki legitimasi kuat di masyarakat ternyata ringkih. Pada Pemilu kemarin, Bupati Sudewo memperoleh suara 53% dari yang menggunakan hak pilihnya atau 41% dari DPT. Ia harus menuai protes keras dari masyarakat. Uniknya, sebelum demonstrasi dimulai, elemen-elemen pendemo sudah mempersiapkan logistik demo seperti air minum dalam kemasan, pisang dan camilan lainnya, dengan jumlah yang fantastis. Mereka bersiap untuk menghadapi hari-hari demo yang panjang. Mereka datang dengan satu tuntutan : Bupati harus mundur dari jabatannya! Pemicunya adalah statement bupati sendiri bahwa ia hendak menaikkan NJOP sebesar 250% yang akan mengakibatnya kewajiban PBB masyarakat meningkat. Fenomena ini menurut saya adalah hal yang luar biasa, untuk level kabupaten sekat-sekat seperti ini semestinya bisa diselesaikan dengan dialog. Ada lembaga perwakilan rakyat juga yang bisa diminta untuk segera bersidang agar keputusan ini bisa dibatalkan. Bahkan secara lisan Bupati sendiri sudah membatalkan rencana menaikkan PBB tersebut. Ada apa dengan masyarakat Pati? Suku bangsa Jawa yang terkenal halus lembut, nrimo ing pandum tiba-tiba marah. Apakah ini sebuah pertanda bahwa sudah lelah dengan situasi sosial ekonomi? Ngalah-ngalih-ngamuk. Mereka sudah di level tertinggi. Yaitu ngamuk!

Saat tulisan ini dibuat, satu mobil polisi dikabarkan sudah dibakar. Bupati keluar menemui massa dengan angkutan rantis penghalau massa milik Brimob. Berbicara sebentar, menyampaikan maaf dan masuk kembali ke dalam rantis. Seperti hilang nyali-nya menemui warganya sendiri. Seperti api dalam sekam. Dari sisi pemerintah seperti ada kompas moral yang hilang, empati kepada kesulitan rakyat sudah hangus. Para pejabat seperti tidak mampu merasakan penderitaan dan kesulitan rakyat sehari-hari. Selalu saja jargon-jargon meningkatkan PAD melalui memeras keringat rakyat. Tidak melalui program-program rakyat yang berkeadilan. Rawls, dalam Teori Keadilan Distributif, menekankan bahwa distribusi sumber daya harus adil dan berdasarkan kebutuhan atau kontribusi, bukan preferensi kelompok tertentu. Ketidaksesuaian dengan prinsip ini dapat menyebabkan bias distribusi, di mana manfaat kebijakan hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Selain itu, dalam Teori Principal-Agent yang dipaparkan oleh Jensen & Meckling, mengingatkan tentang konflik kepentingan antara masyarakat dan pejabat pemerintah. yang dapat memicu penyalahgunaan dalam relasi kuasa masyarakat dan pemerintah.

Sejarah mencatat, perlawanan terhadap pemerintah kolonial karena pajak tanah ini. Salah satunya Perang Kamang di Sumbar. Jadi hati-hati dengan PBB ini. Terkait Pati, pada tahun 1627 Tumenggung Endranata memicu pemberontakan Pati. Endranata meng-kambing hitamkan Adipati Pragola penguasa Pati. Mataram di bawah sultan Agung versus Adipati Pragola dari Pati. Sultan Agung marah karena persembunyian gudang beras mataram dikasih tahu ke VOC. Endranata tunjuk hidung kepada Adipati dari kadipaten Pati ini. Hampir 400 tahun berlalu dan kini Pati kembali membara. Apakah ini pertanda bahwa revolusi sosial akan berulang? Ada ulasan yang mengatakan bahwa di jaman dahulu orang Jawa itu keras dan sangat temperamen. Ratusan tahun mereka bertransformasi menjadi suku yg dikenal sangat santun dan banyak yang “Mikul nduwur, mendhem jero. Nrimo ing pandum”.
Jangan bangunkan mereka dengan kekecewaan. Setelah kekalahan Sultan Agung, disusul Amangkurat dan terakhir Diponegoro akhirnya bangsa Jawa menjadi kalem. Yang awalnya berdialektika tentang pajak, sekarang warga Pati ingin bupatinya mundur.

Emile Durkheim, pencetus teori struktural-fungsionalisme, mengajarkan bahwa setiap bagian dari masyarakat memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan. Namun, bagi orang miskin di Indonesia, fungsi mereka dalam sistem ini sering kali tidak adil. Mereka menjadi pekerja murah yang membuat roda ekonomi berputar, namun manfaat dari pembangunan ekonomi jarang sampai ke mereka. Mereka hidup dalam sistem yang mengharapkan mereka bertahan dengan sedikit, sementara keuntungan besar diserap oleh kelas atas. Teori konflik yang dikembangkan oleh Karl Marx menyoroti bagaimana kemiskinan di Indonesia, bisa dipandang sebagai hasil dari eksploitasi ekonomi. Di sini, orang miskin berada di dasar piramida sosial-ekonomi, di mana mereka tidak memiliki modal untuk mempengaruhi atau mengubah kondisi mereka. Mereka adalah korban dari sistem kapitalis-borjuis yang mengeksploitasi mereka untuk keuntungan kapitalis pasar besar, pembangunan ekonomi mungkin terlihat berkembang, tetapi bagi mereka, itu hanya memperkuat jurang antara kaya dan miskin. Karl Marx mengajarkan bahwa konflik kelas adalah dasar dari perubahan sosial, di mana kelas pekerja (proletariat) berjuang melawan kelas pemilik (borjuis) untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Dalam konteks kemiskinan di Indonesia, teori ini dapat dilihat melalui perjuangan orang miskin melawan struktur ekonomi dan politik yang sering kali melanggengkan kemiskinan.

Herbert Blumer dan Erving Goffman, dua nama besar dalam teori interaksi simbolik, akan menunjukkan bagaimana label dan stigma mempengaruhi kehidupan orang miskin. Label seperti “malas” atau “bodoh” tidak hanya mempengaruhi penilaian orang lain terhadap mereka, tetapi juga mempengaruhi bagaimana mereka melihat diri sendiri. Hal ini menciptakan siklus yang sulit untuk diputuskan, di mana orang miskin terjebak dalam gambaran negatif diri mereka sendiri, memperkuat kemiskinan mereka. Kemudian Pareto dalam teorinya menjelaskan bahwa kekuasaan dan sumber daya cenderung dikuasai oleh elit kecil, yang dalam konteks ini dapat berupa elit politik atau “orang titipan” yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya. Risiko campur tangan politik ini sangat nyata, terutama karena keterlibatan kader partai politik atau orang yang di-endorse melalui jalan nepotisme sebagai pengurus, dapat mengarahkan sumber daya menjadi alat kepentingan politik, bukan pemberdayaan ekonomi. Misalnya dalam kasus solar bersubsidi, di mana kapal industri mengambil jatah milik nelayan kecil, menjadi paralel yang relevan, menunjukkan bagaimana sumber daya dapat disalurkan ke pihak yang tidak berhak akibat intervensi elit.

Sehingga saya punya keyakinan bahwa apa yang terjadi di kabupaten Pati ini sesungguhnya bisa mewakili suasana kebatinan masyarakat Indonesia secara umum. Ketidakadilan telah dipertontonkan dengan sangat gamblang dan akibatnya nalar publik menjadi mati. Pemerintah hendaklah lebih bisa menumbuhkan moral dan empati kepada publik yang hari-hari ini mengalami situasi-situasi yang sudah terpojok dan hanya bertahan untuk sekedar mengisi perutnya.

*)Gerilyawan selatan