Oleh : Kurnia Fajar*

Hari ini, 28 Oktober 2025 tepat 97 tahun yang lalu, anak-anak muda dari seantero negeri, dari bangsa-bangsa yang mendiami Nusantara berbondong-bondong pergi ke sebuah kongres Pemuda. Mereka, pemuda dari bangsa Aceh, bangsa Minang, bangsa Melayu, bangsa Sunda, bangsa Dayak, Bangsa Bugis dan sub bangsa lainnya bersumpah, dengan satu kebulatan tekad Bertanah air Indonesia, Berbangsa Indonesia dan Berbahasa Indonesia. Hari ini, mari kita bertafakur, apakah mimpi para pemuda tersebut sudah menjadi kenyataan? Benarkah kita sudah memiliki tanah Air Indonesia? Sudah sepakat berbangsa Indonesia? Rasanya masih jauh panggang dari api. Data Bank Dunia menunjukkan 194 juta rakyat Indonesia hidup miskin. Gini rasio (ketimpangan ekonomi) seperti langit dan bumi. Hanya 1% rakyat namun menguasai sumber dan akses ekonomi 99% dan rakyat yang 99% diberikan hanya 1%. Ini adalah pengkhianatan atas sumpah para pemuda 97 tahun yang lalu. Kemudian, apa yang akan terjadi? Menurut saya, dengan sistem kapitalisme global yang menggurita, maka tunggu saja, pasar akan menghukum Indonesia. Market lokal dan market global yang akan menghukum. Bila itu terjadi, maka hukum rimba-lah yang akan berlaku.

Bagaimana potensi investasi di Indonesia sekarang? Saya ingin tahu perspektif Global dengan indikator ekonomi makro.
Uang beredar (M2) Indonesia menembus Rp9.771,3 triliun pada September 2025, naik 8% (YoY). Itu level tertinggi sejak Februari 2023. Namun, sumbernya menimbulkan tanda tanya. Rp 200 triliun SAL ditempatkan pemerintah di bank-bank BUMN. Rp234 triliun dana Pemda mengendap di bank. M0 tumbuh 18,58%. NFA naik 12,6% Artinya, likuiditas meningkat bukan
karena ekspansi kredit produktif, tetapi karena uang APBN dan APBD tidak bekerja untuk perekonomian. Dengan kata lain: uangnya banyak, tetapi tidak berputar. Masalahnya? Lemahnya disiplin fiskal. Disiplin fiskal bukan sekadar mengendalikan defisit. Disiplin fiskal berarti: Belanja tepat waktu. Belanja tepat sasaran. Belanja menghasilkan output ekonomi yang nyata. Sementara yang terjadi saat ini : Ekspansi Fiskal diinisiasi oleh Menteri Purbaya –> realisasinya terlambat dan tersendat, dana daerah diserap terlambat (Idle fund), APBN menjadi satu-satunya sektor yang menopang ekonomi karena sektor swasta tidak mau atau kurang merespon. Investor membaca pola ini sebagai ketidak pastian eksekusi kebijakan. Akibatnya Investor menahan diri. Investor global tidak hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi 5,0–5,1%. Mereka mengukur ekonomi yang benar-benar bergerak. Apa yang mereka lihat sekarang? Belanja
pemerintah tidak efisien, multiplier effect lemah. Proyek strategis melambat, maka risiko pembengkakan utang meningkat. Kredit investasi mandek, produktivitas stagnan. Confidence
Index sektor swasta turun. Nah, ketika pemerintah menjadi satu-satunya “mesin ekonomi”, investor justru curiga: Ada apa dengan sektor swasta? Investor tidak menempatkan uangnya bila rasa percaya terganggu, dan kepercayaan adalah mata uang paling sulit dibeli.

Walau inflasi terjaga 2,5±1%, namun Bank Indonesia menahan suku bunga BI-Rate 4,75%. Kenapa? Rupiah masih rentan capital outflow. Utang luar negeri korporasi tinggi. Pasar menunggu
keputusan The Fed. Risk off sentiment jika fiskal goyah Moneter menjaga rem, karena fiskal terlalu menekan gas tanpa arah jelas. Ini menciptakan policy mix yang kurang harmonis. Musik ekonominya terdengar sumbang. Realisasi investasi asing (PMA/FDI) kuartal III 2025 turun 8,87%. Sebelumnya di kuartal II juga sudah turun 6,9%. Kalau ini grafik saham, analis pasti bilang: downtrend confirmed. Tapi karena ini grafik ekonomi Indonesia, pejabatnya berkata: “Semua baik-baik saja.” Kata Menteri Investasi Rosan Roeslani, penyebab FDI turun itu “ekonomi global melambat”. Tentu, alasan global selalu aman—karena tidak bisa dituntut balik secara hukum. Tapi mari kita tanya sederhana: Kenapa Vietnam tetap banjir investasi? Kenapa Malaysia stabil? Kenapa Thailand tetap dipercaya investor otomotif dunia? Kenapa Filipina FDI-nya justru naik? Apakah dunia global hanya melambat khusus terhadap Indonesia? Jangan-jangan investornya bukan kabur—tapi sadar. Yang pasti data FDI engga seperti survey kepuasan kepada pemerintah yang tinggi. Justru FDI negatif. Karena investor bukan orang yang bloon.

Ada lima faktor struktural yang membuat investor asing menahan modal:

1. Ketidakpastian Regulasi

Perubahan kebijakan tiba-tiba, intervensi politik dalam bisnis, dan aturan yang tidak konsisten menimbulkan regulatory risk tinggi.

2. Dominasi Oligarki dan Ekonomi Rente

Industri penting dikendalikan segelintir kelompok. Pasar tidak efisien. Persaingan tertutup membuat FDI produktif enggan masuk.

3. Korupsi Sistemik dan Kepastian Hukum Lemah

Data Transparency International 2024:
• Indonesia skor 34 (korupsi tinggi)
• Peringkat 110 dunia Investor tidak hanya mencari pasar—mereka mencari perlindungan hukum.

4. Ketidakpastian Infrastruktur Finansial

Kasus pembekuan rekening arbitrer, PPATK politis, hingga krisis kepercayaan perbankan membuat aliran dana takut “terperangkap”.

5. Ketidakpastian Fiskal & Utang

Rasio utang pemerintah relatif naik, belanja negara terus defisit, dan crowding-out effect terhadap kredit sektor produktif menekan ekspansi industri.

Investor itu rasional: mereka masuk ketika negara punya hukum yang dapat dipercaya, biaya logistik efisien, regulasi jelas, dan pasar yang transparan. Mereka keluar saat yang terjadi sebaliknya.
Selama ekonomi Indonesia masih dikendalikan rente kekuasaan, jangan harap FDI produktif mau datang. Modal takut pada risiko. Dan hari ini, risiko terbesar Indonesia bukan geopolitik, bukan global, tetapi ketidakpastian akal sehat pemerintah sendiri. Jadi, jika pemimpin masih berkhianat, maka pasar akan menghukum. Yang dalam mitologi orang Jawa disebut Ratu Adil. Tabik!

*)Senopati, Perhimpunan Gerilyawan Nusantara