Oleh : Kurnia Fajar*

Banjir dan longsor parah melanda beberapa wilayah di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), hingga Sumatera Barat (Sumbar) menimbulkan korban jiwa hingga memutus akses komunikasi dan transportasi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menetapkan status darurat bencana akibat hampir seluruh kabupaten dan kota diterjang banjir hingga tanah longsor. Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengatakan status tanggap darurat bencana berlangsung selama 14 hari sejak 28 November sampai 11 Desember 2025. Sementara di Sumatera Utara Setidaknya 2.851 orang di empat kabupaten dan kota mengungsi akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi sejak akhir 24 November lalu. Berdasarkan kesaksian warga, peristiwa alam dengan skala seperti ini tak pernah terjadi dalam puluhan tahun terakhir. Korban meninggal yang telah dikonfirmasi berjumlah 19 orang, tersebar di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. Sedangkan di Sumatera Barat banjir tidak kalah dahsyat menerjang di 13 Kabupaten kota dan yang paling parah menimpa kabupaten Padang Pariaman dan Agam. Hingga siang ini tercatat sembilan orang meninggal di beberapa titik. Dari catatan kami, angka ini ada kecenderungan bertambah. Di Kota Solok, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 598 kepala keluarga atau 3.362 warga terdampak banjir.

Melihat hal ini saya teringat nasehat “Alam takambang jadi guru” yang adalah pepatah Minangkabau yang berarti alam yang terbentang luas dijadikan sebagai guru. Falsafah ini mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta, baik itu fenomena, peristiwa, tumbuhan, maupun hewan, dapat menjadi sumber ilmu dan pedoman hidup bagi manusia. Manusia dapat belajar dari alam untuk mengambil pelajaran, hikmah, dan nasihat, serta selalu menjaga dan melestarikan alam itu sendiri. Peristiwa banjir dan longsor yang terjadi begitu dahsyat ini ditengarai disebabkan hilangnya daya dukung lingkungan. Pembabatan hutan (deforestasi), alih fungsi lahan secara brutal menjadi kebun-kebun sawit, hingga aktivitas penambangan yang ugal-ugalan bisa jadi adalah sebab ini semua. Saya kira, saatnya kita kembali kepada nasehat tersebut. Bahwa Alam murka ibaratnya guru yang sedang memarahi kita, menghukum kita karena kita sudah sering bolos dan melanggar aturan-aturan sekolah. Pelajaran ini semua adalah. Tataruang harus diperbaiki. Kesiapan kita untuk badai tropis harus ada. Beberapa tahun lalu sumatera pantai barat juga kena badai siklon. Tahun lalu banjir besar juga. Sebuah kafe kekinian di lembah anai habis tak bersisa. Melihat hal ini, saya punya ide nyeleneh, barangkali saatnya Presiden Prabowo membuat jabatan Menko urusan Sumatera, Kalimantan dan lain-lain supaya persoalan lingkungan ini bisa ada jawaban.

Negeri ini sudah seperti panggung sulap. Di depan kamera, pejabat berdiri tegap sambil menunduk menanam bibit pohon. “Mari kita hijaukan negeri ini!” katanya. Tepuk tangan terdengar, drone terbang di atas kepala, anak sekolah disuruh melambai tangan ke kamera. Gerakan Satu Juta Pohon Setahun jadi slogan nasional. Tapi di sisi lain, di balik tembok kantor kementerian, tangan pejabat yang sama menandatangani Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang totalnya sudah mencapai 4.634 izin tambang aktif, menguasai 9,1 juta hektar lahan negeri ini. Ini bukan angka kecil. Dua kali luas pulau Jawa. Mereka bilang mereka mencintai hutan. Sementara angka deforestasi tahun 2023–2024 sudah tembus 175 ribu hektar, dan tahun ini diperkirakan mencapai 600 ribu hektar. Apa kita ini sedang menanam pohon di hutan, atau sedang menanam kebohongan? Satu juta bibit pohon setahun, tapi enam ratus ribu hektar hutan primer lenyap dalam periode yang sama. Bibit ditanam dalam pot keramik impor untuk konten Instagram. Sementara di hulu sungai, akar hutan yang sudah menopang tanah ratusan tahun dicabut sampai habis demi nikel dan emas. Hasil dari pembantaian hutan ini bukan sekadar tanah botak. Banjir bandang datang sebagai tamu tak diundang. Longsor ikut menyapa. Korban manusia jatuh. Di Sumatera saja, data terakhir yang kita pegang, 50 orang meninggal akibat banjir dan longsor. Lima puluh nyawa. Bukan statistik. Itu manusia, dengan nama, dengan keluarga, dengan masa depan.

Akhirnya, menurut saya, jawaban dari persoalan lingkungan di sumatera ini adalah akselerasi budaya. Reformasi karakter dan menyusun peta konflik yang lebih nyaman, karena orang Minangkabau lebih mampu dalam hal ini. Orang Minang ini biasanya lebih meredam skala konflik, karena orang Minang skala konfliknya kecil. Begini maksudnya, Orang Jawa itu spektrum konfliknya luas. Mereka memiliki banyak pilihan kata untuk yang orang minang hanya bilangnya “cakak”. Elit-elit Jawa, terutama sejak Mataram Islam. Bermacam-macam konfliknya. Konflik dari era Mataram Islam terdokumentasi dengan baik. Hidup dalam cerita warung kopi. Minang? Konfliknya ya setengah mitos. Perpatih vs Katumanggungan saja. Bahkan konflik Paderi tak hidup dalam cerita warung. Apalagi ada di folk theatre. Lihat cara Sukarno menemukan kata konfrontasi against federasi malaya. Singapura sendiri menyebutnya low intensity conflict. Sukarno tak pakai kata perang. Bagi Sukarno, konfrontasi itu bisa diselesaikan dengan makan malam bersama antara dia dengan Tunku, Lee Kuan Yew. Yang akhirnya memang dikerjakan Soeharto, kirim Zulkifli Lubis nemuin orang-orang ini. Lalu kemudian ada ASEAN.Bagaimana dengan orang minang. Kita cuma kenal kata cakak. Ada kata lain, balego. Tapi balego intensitasnya juga rendah. Ada yang lain sih. Batangka, bagaluik, basingkato, baradu, balawan dan nuance.  Tapi memang spektrum konfliknya tak seluas Jawa. Seperti dikatakan AA. Navis dalam “Runtuhnya Surau kami”. Saatnya untuk membangun Surau. Kembali ke jatidiri bangsa Minang. Tabik!

*)Gerilyawan Selatan