Oleh : Kurnia Fajar*

Sejak tahun 2021 pasca badai covid 19 ekonomi stagnan. Kelas menengah melorot, makan tabungan dan berutang kredit konsumtif. Angka NPL kredit membengkak, penggunaan kartu kredit dan pinjol terkerek dan macet. Kebutuhan mereka hanya fokus pada konsumsi primer seperti makan, pendidikan dan kesehatan. Ekonomi rakyat lagi morat-marit, PPn naik, iuran BPJS bakal naik, PHK banyak. Sementara masyarakat bawah, bertahan hidup dengan bantuan pemerintah melalui BLT. Mereka gagal menciptakan nilai tambah pada usahanya. Ada baiknya kita melihat ke luar, jalan-jalan ke pasar, mall, atau kunjungi home industri. Mereka sekarat dihajar produk impor, sekarat dihajar kebijakan pemerintah yang justru mengkhianati UUD 1945. Indonesia sudah mengalami deflasi sebanyak lima kali berturut-turut, indeks manufaktur turun hampir menyentuh angka 50. Artinya? Mereka tidak bisa ekspansi. Selain itu, beberapa pabrik tekstil pailit akibat kebijakan dari pemerintah.Rakyat kecil menangis imbas penggusuran Proyek Strategis Nasional di PIK 2, belum lagi soal korban lain di proyek-proyek yang lainnya. Pertumbuhan rata-rata ekonomi selama 10 tahun hanya 4,2%, banyak pekerja terkena PHK. Bahkan, akibat disahkannya UU Cipta kerja pesangon kaum buruh berkurang setengahnya.

Masyarakat kelas atas yang sudah biasa melakukan investasi di saat ekonomi lesu melalukan mode survival. Pocket money kering, konsumsi menurun. Daya beli sederhananya yaitu tentang seberapa banyak kita bisa membeli sesuatu dari gaji atau tabungan yang kita miliki, sedangkan saat ini orang-orang sudah mulai takut untuk berbelanja. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun dari 123 di Desember 2024, menjadi 110 pada Februari 2025. Penjualan di toko-toko turun sebanyak 2,5% dibandingkan dengan tahun lalu, dan harga rumah di Jakarta isunya turun hingga 1,5%. Ketika IHSG jatuh dan trading halt terjadi, orang yang terbiasa bermain saham, terutama yang kelas kecil, mengalami kerugian yang signifikan. Perusahaan besar yang sahamnya anjlok, misalnya yang berjualan makanan atau minuman, bisa mulai memecat karyawan mereka. Bayangkan, dengan kondisi gaji tidak naik signifikan, tabungan yang semakin terkuras, namun harga beras justru naik 4,1% membuat kita semua tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga mengusik rasa tenang kita dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi kita saat ini, seperti sebuah mobil yang bensinnya akan habis. Di akhir 2024, pertumbuhannya (ekonomi) hanya sebesar 4,95%, padahal targetnya 5,2%. Sekarang, Q4 2025 diprediksi 4,5-4,7%, tetapi realisasinya bisa saja lebih jelek lagi. Pabrik-pabrik mengalami penurunan produksi sebanyak 1,2% di Februari 2025, sedangkan ekspor Indonesia menjadi susah karena United State membuat aturan tentang tarif yang baru. Trading halt membuat investor asing kabur, uang yang seharusnya bisa untuk membuat kegiatan ekonomi yang baru menjadi hilang. Konsumsi rumah tangga yang nyumbang 55% ekonomi, bisa turun menjadi 2-3%, dan hal itu akan membuat ekonomi negara semakin lelet. Kondisi ekonomi Indonesia yang carut marut seperti sekarang bukan hanya tentang uang yang tidak masuk, tapi juga tentang pekerjaan yang hilang dan harapan anak muda untuk masa depan yang lebih baik semakin jauh.

Emile Durkheim, pencetus teori struktural-fungsionalisme, mengajarkan bahwa setiap bagian dari masyarakat memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan. Namun, bagi orang miskin di Indonesia, fungsi mereka dalam sistem ini sering kali tidak adil. Mereka menjadi pekerja murah yang membuat roda ekonomi berputar, namun manfaat dari pembangunan ekonomi jarang sampai ke mereka. Mereka hidup dalam sistem yang mengharapkan mereka bertahan dengan sedikit, sementara keuntungan besar diserap oleh kelas atas. Ya, kenyataan yang menyakitkan ini memang sedang dialami oleh saudara kita di Indonesia. Mirisnya, kemiskinan di Indonesia seringnya hanya dijadikan komoditas politik, yang berpura-pura iba kepada orang miskin hanya untuk mendapatkan suara mereka ketika musim pemilu tiba.
Orang miskin dijadikan dagangan politik, orang miskin dimanfaatkan tenaganya dengan upah yang murah, hingga orang tidak bodoh tapi miskin diragukan kemampuannya. Menyedihkan, bukan?

Teori konflik yang dikembangkan oleh Karl Marx menyoroti bagaimana kemiskinan di Indonesia, bisa dipandang sebagai hasil dari eksploitasi ekonomi. Di sini, orang miskin berada di dasar piramida sosial-ekonomi, di mana mereka tidak memiliki modal untuk mempengaruhi atau mengubah kondisi mereka. Mereka adalah korban dari sistem kapitalis-borjuis yang mengeksploitasi mereka untuk keuntungan kapitalis pasar besar, pembangunan ekonomi mungkin terlihat berkembang, tetapi bagi mereka, itu hanya memperkuat jurang antara kaya dan miskin. Karl Marx mengajarkan bahwa konflik kelas adalah dasar dari perubahan sosial, di mana kelas pekerja (proletariat) berjuang melawan kelas pemilik (borjuis) untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Dalam konteks kemiskinan di Indonesia, teori ini dapat dilihat melalui perjuangan orang miskin melawan struktur ekonomi dan politik yang sering kali melanggengkan kemiskinan. Di Indonesia, banyak orang miskin, terutama di daerah pedesaan, menghadapi eksploitasinya melalui sistem tanah yang tidak adil, upah rendah, dan akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Mereka berusaha untuk memperbaiki kondisi hidup mereka melalui gerakan buruh, demonstrasi, dan organisasi sosial yang memperjuangkan redistribusi kekayaan, reformasi agraria, dan hak-hak dasar. Namun, perjuangan ini sering terhambat oleh korupsi bahkan oleh perangkat desanya sendiri, keterlibatan asing (non pribumi) dalam ekonomi lokal, dan kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan korporasi besar daripada rakyat kecil, mencerminkan dinamika konflik kelas yang dijelaskan oleh Marx.

Sehingga pemerintah harus melakukan penciptaan proyek-proyek padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Dunia berlomba di era AI dan ekonomi hijau, seperti Singapura yang menguasai teknologi blockchain, Vietnam yang menjadi pusat manufaktur cerdas, tapi Indonesia? mandek. Indonesia tak mengerti urgensi investasi R&D yang hanya 0,28% dari PDB pada 2023, jauh di bawah rata-rata ASEAN yaitu 1,2%. Namun harapan tetap ada. Program padat karya yang dicanangkan pemerintaj bisa memicu dan memacu terjadinya transaksi ekonomi yang lebih kompetitif. Apalagi data BPS menunjukkan bahwa indeks keyakinan konsumen meningkat di tahun 2026. Tentunya kita berdoa setelah badai gelap, pelangi akan datang. Selamat datang 2026. Tabik!

*)Gerilyawan Selatan