(Serial politik Sejarah : Membaca Pertanda Zaman)

Oleh : Kurnia Fajar*

Ini adalah tulisan pertama dari serial politik Sejarah yang saya beri judul : “Membaca Pertanda Zaman“. Mengapa demikian? Karena sejarah selalu berulang. WS Rendra budayawan besar itu pernah mengatakan : Membaca masa depan itu mudah, cukup dengan membaca dan merenungi sejarah. Tulisan pertama ini saya ingin mengajak kita kontemplasi ke Abad 16 tepatnya tahun 1646 ketika Amangkurat diangkat menjadi raja Mataram. Tepatnya bulan April 1646. Padahal Sultan Agung ayahnya, Wafat pada bulan Februari 1645. Sementara sifat kekuasaan tidak boleh ada kekosongan. Sehingga Amangkurat I bertindak sebagai pemegang kekuasaan (pelaksana tugas) selama masa transisi tersebut sebelum akhirnya “diresmikan” melalui upacara penobatan. Amangkurat I memerintah sampai bulan Juli 1677. Selama satu tahun “masa tunggu” itu, Amangkurat sebenarnya sedang melakukan konsolidasi kekuatan. Ia sudah memerintah tetapi belum menyandang gelar penuh secara resmi melalui upacara besar. Gaya kepemimpinan Amangkurat I selama setahun pertama ini langsung menunjukkan perubahan drastis. Jika Sultan Agung sibuk menyerang VOC di Batavia, Amangkurat I justru mulai membuka pintu diplomasi dan perdamaian dengan mereka tak lama setelah penobatannya.

Pada suatu masa, Mataram pernah berdiri sebagai kerajaan besar di tanah Jawa. Pedangnya tajam, wibawanya disegani, dan namanya bergema hingga pesisir. Semua itu dibangun oleh seorang raja besar bernama Sultan Agung. Namun, seperti semua kisah kekuasaan, kejayaan tak selalu diwariskan bersama kebijaksanaan. Ketika Sultan Agung wafat, takhta jatuh ke tangan putranya: Amangkurat. Ia naik takhta bukan di tengah sorak, melainkan dalam bayang-bayang nama besar ayahnya. Sejak awal, Amangkurat hidup dengan satu perasaan yang terus menggerogoti: takut kehilangan kekuasaan. Takut pada bangsawan, takut pada ulama, bahkan takut pada orang-orang yang terlalu setia. Bagi Amangkurat, kekuasaan bukan soal memelihara rakyat, melainkan memastikan tak ada yang cukup kuat untuk menyainginya.
Istana pun berubah. Jika dahulu keraton adalah pusat tata nilai dan keseimbangan kosmos Jawa, kini ia menjelma menjadi tempat bisik-bisik dan kecurigaan. Mereka yang dianggap terlalu berpengaruh dipanggil—dan tak pernah kembali. Ulama, bangsawan, prajurit, disingkirkan satu demi satu. Dalam kisah-kisah babad, darah mengalir sunyi, tanpa upacara, tanpa kehormatan.

Amangkurat mengira ketakutan akan membuat rakyat patuh. Yang tak ia sadari, ketakutan justru melahirkan kebencian yang diam-diam membesar.
Di saat yang sama, ia mengambil langkah yang semakin menjauhkan dirinya dari rakyat. Musuh lama Mataram—VOC—yang dulu dilawan habis-habisan oleh Sultan Agung, kini didekati. Bagi Amangkurat, orang-orang Belanda itu bukan ancaman, melainkan alat. Dengan mereka, ia berharap bisa menyeimbangkan kekuatan bangsawan Jawa yang ia curigai. Namun bagi rakyat dan elite Mataram, langkah itu terasa seperti pengkhianatan. Raja mereka tak lagi berdiri sebagai pelindung tanah Jawa, melainkan bergantung pada kekuatan asing. Maka ketika bara kemarahan akhirnya menyala, api itu membesar dengan cepat. Pemberontakan meletus di mana-mana. Dipimpin oleh Trunajaya dari Madura, pasukan pemberontak bergerak laksana badai. Mereka bukan sekadar melawan raja, tetapi meluapkan kemarahan bertahun-tahun. Bangsawan yang tersingkir, prajurit yang dikhianati, rakyat yang ditekan—semuanya bersatu.

Tahun itu, pusat Mataram di Plered jatuh. Istana dijarah. Lambang kekuasaan hancur. Amangkurat—raja yang selama ini menebar ketakutan—akhirnya merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ia melarikan diri.
Tak lagi bermahkota, tak lagi dikelilingi prajurit, Amangkurat berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Tubuhnya sakit, jiwanya letih. Di perjalanan itulah, pada tahun 1677, ia meninggal dunia. Seorang raja wafat bukan di singgasana, melainkan di pelarian.
Sejarah mencatat Amangkurat bukan sebagai pemersatu, melainkan sebagai peringatan. Bahwa kekuasaan yang dibangun di atas rasa takut akan runtuh oleh rasa takut itu sendiri. Bahwa raja tanpa legitimasi rakyat hanyalah seorang penguasa yang menunggu waktunya jatuh. Dan sejak Amangkurat, Mataram tak pernah benar-benar kembali ke masa jayanya.

Ada peristiwa memilukan pada saat Amangkurat berkuasa, yaitu pembantaian ulama yaitu sekitar tahun 1648. Amangkurat I melakukan tindakan ekstrem untuk memastikan tidak ada lagi oposisi dari kalangan agama. Beliau memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan para ulama beserta keluarga mereka di alun-alun. Sejarah mencatat sekitar 5.000 hingga 6.000 ulama dan keluarga mereka dibantai dalam waktu kurang dari satu jam. Metode eksekusi dilakukan secara serentak setelah ada aba-aba berupa tembakan meriam dari istana. Sejarawan menulis ada tiga ciri utama pemerintahan Amangkurat. Pertama sentralisasi kekuasaan yang mutlak, Menghapuskan jabatan penasihat (Dewan Pertimbangan) dan memangkas kewenangan para bupati di daerah agar semua keputusan hanya berpusat pada dirinya di Plered. Kedua, peringatan keras kepada oposisi salah satunya pembantaian ulama dengan tujuan untuk menyebarkan rasa takut. Ketiga, membuka diri terhadap Kekuatan Asing demi Stabilitas, yaitu berdamai dengan VOC langsung setelah penobatannya sebagai raja.

Seperti saya katakan di atas, sejarah akan selalu berulang mari kita perhatikan fakta-fakta berikut : usia pemerintahan Amangkurat adalah 31 tahun 4 bulan, atau 32 tahun 5 bulan sejak diangkat menjadi Pj Sultan. Apakah ada pengulangan? sounds Familiar right? Ya benar sekali, masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pak Harto juga mengalami masa “transisi” sebelum akhirnya resmi menjadi Presiden tetap. Beliau resmi diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua pada tanggal 27 Maret 1968. Amangkurat I menjadi Pj Sultan dan Pak Harto menjabat sebagai Pj Presiden pada tanggal 12 Maret 1967. Beliau baru resmi dilantik sebagai Presiden penuh pada Maret 1968 melalui Sidang Umum MPRS. Pada momen inilah beliau mulai menjalankan masa jabatan lima tahun pertamanya secara formal. Jika Amangkurat langsung tanda tangan perdamaian dengan VOC maka Pak Harto juga langsung Membuka pintu bagi investasi asing melalui UU PMA 1967 dan menjalin hubungan erat dengan blok Barat (AS dan sekutunya) untuk membangun ekonomi setelah era konfrontasi Bung Karno.

Persamaan lainnya adalah sentralistik. Dimana konsep “Stabilitas Politik” dalam sistem Orde Baru yang sangat terpusat, di mana pemerintah pusat memiliki kendali penuh atas daerah (sentralisme Jakarta). Persamaan berikutnya adalah sama-sama menggunakan aparat keamanan untuk meredam kelompok yang dianggap mengancam stabilitas negara (seperti peristiwa Malari, Tanjung Priok, atau penertiban kelompok-kelompok kritis). Kemudian yang menarik adalah persamaan dalam Akhir Kekuasaan, pertama terjadi krisis ekonomi dan kepercayaan. Amangkurat I digulingkan oleh pemberontakan besar (Trunajaya) yang berhasil menguasai istananya di Plered. Sedangkan Pak Harto mundur setelah adanya gelombang demonstrasi besar-besaran (Reformasi 1998) dan tekanan politik yang hebat. Amangkurat I kehilangan dukungan dari para bupati dan ulama di akhir masa jabatannya karena gaya kepemimpinannya yang keras. Pak Harto kehilangan dukungan dari orang-orang terdekatnya (para menteri dan sekutu politik) sesaat sebelum beliau mundur. Keduanya meninggalkan negara dalam kondisi yang tidak stabil kepada penerusnya (Amangkurat II dan B.J. Habibie) yang harus menghadapi tugas berat untuk memulihkan keadaan.

Anda boleh-boleh saja mengatakan ini sebagai cocokologi atau kebetulan. Namun bagi saya ini adalah sebuah pengulangan sejarah. Ini adalah cara kita untuk lebih mendekat kepada Tuhan dan membaca pertanda zaman agar kita terhindar dari tragedi-tragedi memilukan. Jadi bagaimana? Masih mau mengikuti episode berikutnya dari Serial politik Sejarah-Membaca Pertanda Zaman? Selamat berkontemplasi. Tabik!

*)Gerilyawan Selatan