Menjadi Orang Miskin di Indonesia adalah Perjuangan. Di tengah hingar bingarnya modernisasi dan digitalisasi, ada sebuah realita yang seringkali dicemooh serta dimanfaatkan oleh kelompok yang berkepentingan di Indonesia, yaitu kemiskinan. Menjadi orang miskin di Indonesia bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga mengenai bagaimana sistem sosial dan ekonomi membentuk kehidupan mereka. Kemiskinan di Indonesia tetap menjadi tantangan yang kompleks dan multidimensi, faktor-faktor seperti ketimpangan distribusi pendapatan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta perbedaan signifikan antara perkotaan dan pedesaan menjadi penyebab utama. Selain itu, kemiskinan tidak hanya terkait dengan kekurangan materi tetapi juga dengan aspek sosial dan budaya, yang mempengaruhi generasi miskin untuk tetap berada dalam lingkaran kemiskinan. Sedangkan upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui program bantuan dan infrastruktur, masih dihadapkan dengan tantangan dalam implementasi dan efektivitas, serta dampak dari krisis ekonomi global dan bencana alam yang sering terjadi.

Emile Durkheim, pencetus teori struktural-fungsionalisme, mengajarkan bahwa setiap bagian dari masyarakat memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan. Namun, bagi orang miskin di Indonesia, fungsi mereka dalam sistem ini sering kali tidak adil. Mereka menjadi pekerja murah yang membuat roda ekonomi berputar, namun manfaat dari pembangunan ekonomi jarang sampai ke mereka. Mereka hidup dalam sistem yang mengharapkan mereka bertahan dengan sedikit, sementara keuntungan besar diserap oleh kelas atas. Kenyataan yang menyakitkan ini memang sedang dialami oleh saudara kita di Indonesia. Mirisnya, kemiskinan di Indonesia seringnya hanya dijadikan komoditas politik yang berpura-pura iba kepada orang miskin hanya untuk mendapatkan suara mereka ketika musim pemilu tiba. Dan yang lebih menyakitkan, di sosial media sering beredar lelucon hingga hinaan. Orang miskin dijadikan dagangan politik, orang miskin dimanfaatkan tenaganya dengan upah yang murah, hingga orang tidak bodoh tapi miskin diragukan kemampuannya. Menyedihkan, bukan?Teori konflik yang dikembangkan oleh Karl Marx menyoroti bagaimana kemiskinan di Indonesia, bisa dipandang sebagai hasil dari eksploitasi ekonomi. Di sini, orang miskin berada di dasar piramida sosial-ekonomi, di mana mereka tidak memiliki modal untuk mempengaruhi atau mengubah kondisi mereka. Mereka adalah korban dari sistem kapitalis-borjuis yang mengeksploitasi mereka untuk keuntungan kapitalis pasar besar, pembangunan ekonomi mungkin terlihat berkembang, tetapi bagi mereka, itu hanya memperkuat jurang antara kaya dan miskin.

Karl Marx mengajarkan bahwa konflik kelas adalah dasar dari perubahan sosial, di mana kelas pekerja (proletariat) berjuang melawan kelas pemilik (borjuis) untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Dalam konteks kemiskinan di Indonesia, teori ini dapat dilihat melalui perjuangan orang miskin melawan struktur ekonomi dan politik yang sering kali melanggengkan kemiskinan. Di Indonesia, banyak orang miskin, terutama di daerah pedesaan, menghadapi eksploitasinya melalui sistem tanah yang tidak adil, upah rendah, dan akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Mereka berusaha untuk memperbaiki kondisi hidup mereka melalui gerakan buruh, demonstrasi, dan organisasi sosial yang memperjuangkan redistribusi kekayaan, reformasi agraria, dan hak-hak dasar. Namun, perjuangan ini sering terhambat oleh korupsi bahkan oleh perangkat desanya sendiri, keterlibatan asing (non pribumi) dalam ekonomi lokal, dan kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan korporasi besar daripada rakyat kecil, mencerminkan dinamika konflik kelas yang dijelaskan oleh Marx. Herbert Blumer dan Erving Goffman, dua nama besar dalam teori interaksi simbolik, akan menunjukkan bagaimana label dan stigma mempengaruhi kehidupan orang miskin. Label seperti “malas” atau “bodoh” tidak hanya mempengaruhi penilaian orang lain terhadap mereka, tetapi juga mempengaruhi bagaimana mereka melihat diri sendiri. Hal ini menciptakan siklus yang sulit untuk diputuskan, di mana orang miskin terjebak dalam gambaran negatif diri mereka sendiri, memperkuat kemiskinan mereka.

Teori interaksi simbolik, seperti yang dikembangkan oleh Herbert Blumer, menekankan bahwa individu mengembangkan pemahaman tentang dunia mereka melalui interaksi sosial dan interpretasi simbolik dari tindakan orang lain. Berdasarkan hal ini, label yang menyakitkan untuk orang miskin, seperti “pengemis” atau “pemalas”, menjadi simbol yang mengandung makna sosial negatif yang dapat mempengaruhi identitas dan perilaku mereka. Erving Goffman, dalam teorinya tentang “stigma”, menjelaskan bahwa individu yang diberi label negatif ini mengalami proses “degradasi diri,” di mana mereka mulai mendefinisikan diri mereka sendiri sesuai dengan label yang diberikan oleh masyarakat. Bagi orang miskin di Indonesia, label ini tidak hanya mengurangi harga diri mereka tetapi juga membatasi kesempatan sosial dan ekonomi, menjebak mereka dalam siklus kemiskinan karena mereka dianggap sebagai “orang yang tidak layak” atau “tidak berharga” dalam konteks sosial yang lebih luas.Teori modernisasi menggambarkan kemiskinan sebagai tahap dalam perjalanan menuju modernitas. Namun, dalam konteks Indonesia, banyak orang miskin yang terasing dari proses ini. Mereka tidak mengalami manfaat dari teknologi atau infrastruktur baru karena tinggal di daerah yang tidak terjangkau oleh pembangunan. Kota-kota berkembang, namun desa dan pinggiran kota tempat mereka tinggal tetap tertinggal.

Teori modernisasi menyatakan bahwa, pembangunan ekonomi dan sosial dalam suatu negara akan menciptakan jalur menuju kemakmuran universal melalui industrialisasi dan adopsi teknologi maju. Namun, dalam konteks kemiskinan, teori ini sering mengabaikan bagaimana proses modernisasi bisa meninggalkan kelompok masyarakat tertentu. Kemiskinan tidak selalu diatasi oleh pertumbuhan ekonomi, karena modernisasi bisa memperlebar kesenjangan antara mereka yang memiliki akses ke sumber daya baru dan mereka yang tidak. Proses ini bisa mengabaikan faktor-faktor struktur sosial dan kultural yang menyebabkan beberapa kelompok terjebak dalam kemiskinan, seperti kurangnya pendidikan, akses terhadap teknologi, atau kesempatan kerja yang sesuai dengan perkembangan ekonomi modern.
Dengan demikian, dalam banyak kasus, modernisasi gagal mempertimbangkan dimensi kemiskinan yang lebih kompleks, termasuk kemiskinan struktural dan relatif, yang tidak hanya terkait dengan kurangnya modal tetapi juga dengan ketimpangan distribusi kekayaan dan peluang yang dihasilkan oleh pembangunan itu sendiri. Struktur sosial, persepsi masyarakat, dan ketidakadilan sistem ekonomi membuat perjuangan Mas Hara menjadi sangat berat. Maka dari itu, menjadi orang miskin di Indonesia adalah perjuangan yang melampaui kekurangan batas finansial. Hal ini adalah perjuangan melawan sistem yang sering kali mempersempit kesempatan, melawan stigma yang membatasi potensi, dan melawan siklus kemiskinan yang diperkuat oleh ketidakadilan struktural.
Pemahaman ini mendorong kita untuk tidak hanya melihat kemiskinan sebagai masalah individu, tetapi sebagai isu yang membutuhkan perubahan sosial dan ekonomi besar untuk memberikan kesempatan yang lebih adil kepada setiap warga Indonesia.