Oleh : Kurnia Fajar*

Beberapa hari yang lalu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Bupati Karawang Aep Saepuloh melakukan kerjasama penanaman padi atau contract farming. BUMD Pemprov DKI PT Food Station Tjipinang selanjutnya disingkat FS menjadi offtaker dan petani-petani di karawang menjadi penyedia gabah dengan modal kerja disediakan oleh Food Station. Barangkali, praktek ini adalah bentuk aliansi strategis agar FS mendapatkan jaminan supplai. Di sisi lain ini adalah bentuk kolaborasi modern, karena kelompok/koperasi petani langsung sepakat dengan pengelola market, dan pastinya 2 provinsi (Jakarta dan Jabar) bisa memajukan semangat gotong royong. Berbeda dengan Bulog yang memang mendapatkan penugasan dari Negara untuk menyerap seluruh gabah dari petani. Praktek ini sesungguhnya sah-sah saja asalkan terjadi perdagangan yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pemerintah telah menetapkan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi petani dan menjaga stabilitas harga pangan, serta sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto. Harga ini berlaku mulai 15 Januari 2025. GKP ini rata-rata kadar airnya di kisaran 25%. Bahkan Presiden mewanti-wanti dengan serius untuk mengawal kebijakan ini dengan ketat.

Kebijakan ini sudah sangat menguntungkan petani, karena GKP sebelumnya ditetapkan di angka Rp. 4.300 dan Gabah kering giling di angka Rp. 5.300. Jika rata-rata produksi padi 5 ton per Ha maka petani yang memiliki lahan 1 Ha akan membawa pulang uang sekitar Rp. 32,5 juta. Jika biaya tanam padi Rp. 12,5 juta maka keuntungan petani hari ini bisa mencapai 20 juta selama 4 bulan atau 5 juta rupiah per bulan. Angka ini menyamai UMR buruh di Jabodetabek. Kebijakan Presiden Prabowo ini tentu menjadi angin segar bagi para petani yang sejak dahulu selalu menjadi pihak yang paling dirugikan dalam tata niaga beras ini. Bahkan pada awal Mei lalu Stok cadangan beras pemerintah mencatatkan rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Tepat pada pukul 13.16 WIB, minggu (4/5/2025) stok gudang Bulog mencapai angka 3,502.895 ton. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut pencapaian ini sebagai tonggak penting dalam sejarah ketahanan pangan nasional, sekaligus bukti keberhasilan kerja keras petani dan efektivitas kebijakan pemerintah yang tepat sasaran. Ini adalah sebuah pencapaian prestasi yang excellent. Realisasi pencapaian ini terjadi setelah Presiden Prabowo menetapkan pembelian harga gabah tersebut.

Lalu bagaimana caranya agar petani makin sejahtera? Caranya, tentu dengan memindahkan nilai tambah yang asalnya berada di pabrik penggilingan beras dan di pasar dipindahkan menjadi nilai tambah petani. Petani bisa diarahkan untuk menjual gabah kering giling. Sehingga untuk menurunkan kadar air, petani harus memiliki mesin pengering. Dan yang terbaik tentu mesin pengering yang mobile agar terjadi rantai pasok yang cepat dan mengurangi resiko gabah menjadi rusak. Pada tahapan yang lebih advance, petani bisa diarahkan untuk memiliki Rice Milling unit (RMU) yang juga mobile. Sehingga sesaat setelah panen sudah bisa menjadi beras dan bisa segera dipasarkan. Kebijakan ini sangat cocok untuk petani-petani di jawa barat. Apalagi produksi beras rata-rata di jawa barat mencapai 5 juta ton dan produksi GKG mencapai 9 juta ton. Sedangkan tingkat konsumsinya mencapai 4 juta ton per tahun. Ada surplus 1 juta ton yang bisa di ekspor ke DKI yang memang sama sekali tidak memiliki lahan persawahan dan kebutuhan hariannya mencapai 2.500 ton. Itulah mengapa, Pramono anung jauh-jauh ke karawang untuk memastikan jaminan supplai beras ini terjadi.

Lalu bagaimana sikap terbaik pemerintah propinsi jawa barat sebagai produsen beras dan untuk melindungi serta meningkatkan nilai tambah bagi petani? Pertama, Gubernur Dedi Mulyadi harus melakukan langkah cepat mitigasi waktu tanam dan waktu panen. Kedua, fokus meningkatkan kemampuan petani agar bisa memproduksi berasnya sendiri. Petani harus didorong untuk memiliki mobile dryer dan juga mobile RMU. Sehingga perusahaan seperti FS datang ke Jawa Barat tidak lagi membeli gabah melainkan beras dengan demikian petani jawa barat mendapatkan nilai tambah tertinggi dari tata niaga beras ini. Ketiga memastikan elemen-elemen pendukung baik itu pada saat tanam (benih dan pupuk) dan juga pada saat panen seperti mesin harvester. Keempat, mendorong kemandirian petani. Gubernur Dedi perlu memberikan contoh penggunaan RMU mobile tersebut namun tidak perlu memberikan bantuan seperti konsep pemerintah pada umumnya. Biarkan petani berinvestasi sendiri peralatan-peralatan mereka. Bagaimana cara mendapatkan modal investasinya? Ini bisa mengawinkan dengan ide koperasi merah putih Presiden Prabowo yang akan di launching tanggal 12 Juli. Ini adalah waktu yang tepat, mengingat saat ini sedang berlangsung musim tanam kedua dan agustus mendatang akan mulai panen. Sehingga petani propinsi jawa barat sebagai produsen beras akan dengan bangga menjual hasil berasnya dengan nilai tambah terbesar berada di petani. Tentu ini sejalan dengan gagasan-gagasan KDM yang bisa kita lihat di platform sosial media. Saya berdoa semoga gagasan ini bisa direalisasikan karena saya percaya Presiden Prabowo amatlah pro kepada petani. Tabik!

*) Mantan Direktur utama PT Agro Jabar 2016-2022