Oleh : Kurnia Fajar*

Dalam dua pekan terakhir, nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyeruak di antara issue-issue publik. Mulai dari caranya menertibkan pasar, pedagang kaki lima, vasektomi sebagai syarat menerima bansos hingga yang paling terkini adalah mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer. Gagasannya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Banyak yang tidak setuju bahkan mencemooh gagasannya. Tapi di lain pihak ada beberapa emak-emak yang setuju bahkan membalas video KDM dengan mengabadikan respon anaknya. Ajakan-ajakan KDM agar anak-anak tidak malas mandi, malas makan, tidak bolos sekolah dan mematuhi orangtuanya banyak di reply oleh netizen. Tercatat aktor diky chandra yang kini wakil walikota Tasik yang dilaporkan oleh istrinya karena tidak memperhatikan kadar gula darahnya. Sampe Rafathar yang melaporkan mama Gigi karena malas sikat gigi. Fenomena komunikasi publik, berbalas pesan dan saling menyindir sebetulnya bukan hal yang baru. Namun ketika sebuah gagasan dari pemimpin daerah berbalas pesan melalui media sosial tentu ini afalah sesuatu fenomena baru. Inilah era komunikasi baru di era disrupsi. Dialektika yang disampaikan oleh Tan Malaka sebagai jalan menccerdaskan publik melalui madilog sedang terjadi.

Kabar baiknya, tentu sebuah gagasan apapun judulnya layak mendapatkan asesment dari publik. Biarkan publik yang langsung memberikan nilai di tengah kemacetan akses-akses masyarakat awam terhadap lembaga-lembaga publik. Dedi Mulyadi memahami itu, ia menawarkan akses alternatif. Sebuah jalan yang lebih memiliki ruang yang bebas dari kungkungan dan sekat-sekat hierarki yang feodalistik. Sampai muncul istilah no viral no justice. Istilah ini muncul karena kebuntuan masyarakat mencari keadilan. Yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Sedang terjadi sekarang ini. Dedi, sejatinya sedang berselancar di tengah gelombang. Salah langkah, ia bisa terpeleset dan terancam dihakimi publik pula. Kabar buruknya, berdasarkan teori altruisme strategis (Hardy & Van Vugt), tindakan altruistik sering kali dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sosial, seperti peningkatan reputasi. Nah, Dedi yang menggunakan pernyataan ini, tak lain hanyalah untuk membangun citra sebagai sosok yang peduli terhadap kepentingan publik, yang merupakan langkah “cerdas” di tengah kritik kinerja pemerintah yang buruk. Stake holder pemerintahan yang lain seperti legislatif, Bupati, Walikota bahkan ASN tentu akan merasa “tersaingi” hingga Dedi dianggap one man show.

Bayangkan seorang warga, misalnya saya, yang hidup di lingkungan miskin di Indonesia. Setiap harinya, saya menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan tempat tinggal yang layak. Akses ke pendidikan dan kesehatan terbatas, peluang kerja baik sangat sedikit, dan stigma sosial menekan setiap upaya untuk keluar dari kemiskinan. Struktur sosial, persepsi masyarakat, dan ketidakadilan sistem ekonomi membuat perjuangan saya menjadi sangat berat. Maka dari itu, menjadi orang miskin di Indonesia adalah perjuangan yang melampaui kekurangan batas finansial. Hal ini adalah perjuangan melawan sistem yang sering kali mempersempit kesempatan, melawan stigma yang membatasi potensi, dan melawan siklus kemiskinan yang diperkuat oleh ketidakadilan struktural. Pemahaman ini mendorong kita untuk tidak hanya melihat kemiskinan sebagai masalah individu, tetapi sebagai isu yang membutuhkan perubahan sosial dan ekonomi besar untuk memberikan kesempatan yang lebih adil kepada setiap warga Indonesia. Dedi memahami itu, ia seperti sedang menawarkan perjuangan kelas. Sebagai orang sunda yang berwatak egaliter sesungguhnya Dedi sedang mengajak masyarakat untuk berubah. Menyudahi konflik dan bergotong royong kembali. Kalo istilah sunda silih asah, silih asih dan silih asuh.

Pertanyaannya, apakah mungkin mewujudkan itu di tengah frustrasi sosial yang saat ini menjangkiti masyarakat? Emile Durkheim, pencetus teori struktural-fungsionalisme, mengajarkan bahwa setiap bagian dari masyarakat memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan. Namun, bagi orang miskin di Indonesia, fungsi mereka dalam sistem ini sering kali tidak adil. Mereka menjadi pekerja murah yang membuat roda ekonomi berputar, namun manfaat dari pembangunan ekonomi jarang sampai ke mereka. Mereka hidup dalam sistem yang mengharapkan mereka bertahan dengan sedikit, sementara keuntungan besar diserap oleh kelas atas. Ya, kenyataan yang menyakitkan ini memang sedang dialami oleh saudara kita di Indonesia. Mirisnya, kemiskinan di Indonesia seringnya hanya dijadikan komoditas politikus, yang berpura-pura iba kepada orang miskin hanya untuk mendapatkan suara mereka ketika musim pemilu tiba.
Dan yang lebih menyakitkan, di sosial media sering beredar lelucon hingga hinaan bagi si miskin. Orang miskin dijadikan dagangan politik, orang miskin dimanfaatkan tenaganya dengan upah yang murah, hingga orang tidak bodoh tapi miskin diragukan kemampuannya. Menyedihkan, bukan? Dedi mencoba menari-nari di atas dialektika tersebut. Jika Dedi melakukannya dengan tulus, saya memiliki keyakinan ini akan berhasil. Tetapi sebaliknya jika hanya manipulasi publik. Maka waktu yang akan menghukumnya. Mari kita tunggu. Tabik!

*)Gerilyawan selatan