Oleh : Kurnia Fajar*

Indro Warkop, dalam sebuah wawancara podcast menyatakan bahwa lawakan karibnya yang telah berpulang sebenarnya sangat cerdas. Pernyataan Indro Warkop mengenai kecerdasan lawakan Dono dan Kasino berakar dari latar belakang akademis serta kepekaan sosial politik mereka yang tinggi sebagai kaum terpelajar. Indro kerap menegaskan bahwa di balik kekonyolan yang terlihat di layar kaca, setiap materi komedi Warkop DKI dirancang secara terstruktur, kritis, dan berbasis intelektualitas.saya rasa dalam film-film warkop memang banyak snapshot yang mengkritik baik kebijakan pemerintah, aparatur negara, hingga hal-hal yang sesat pikir.

Film “Maju Kena Mundur Kena“ (1983) misalnya menyampaikan pesan moral utama bahwa kebohongan dan sikap munafik (standar ganda) pada akhirnya akan menjebak diri sendiri ke dalam situasi serba salah yang merugikan. Film legendaris garapan sutradara Arizal ini berhasil mengemas sindiran perilaku sosial masyarakat urban lewat situasi komedi situasi yang solid.

Saya menilai, Har ini Presiden Prabowo dihadapkan pada realitas kas negara yang cekak dan tumpukan utang dari pemerintahan terdahulu, Prabowo Subianto juga harus menjaga komitmen politik yang diikrarkannya saat kampanye. Mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih yang terkesan dibangun serampangan, kesetiaan mendua dari para menterinya, hingga anomali dalam setiap pidatonya.

Hari ini kita dapat menyaksikan dampaknya: Prabowo mulai kehilangan basis dukungan. Berbagai profesi dan lapisan masyarakat merasa terpinggirkan—terutama sektor pendidikan, di mana gaji guru masih jauh dari kata layak, sementara anggaran MBG menyedot dana yang sangat fantastis. Prabowo seperti terjebak dalam batman trap: jika MBG dihentikan, ia menghadapi amuk pendukung dan cemoohan atas janji kampanye; namun jika dilanjutkan, defisit anggaran akan makin melebar. Singkat kata: maju kena, mundur kena.

Apakah benar kemampuan analisis Prabowo telah menurun akibat faktor usia dan pembatasan informasi? Atau jangan-jangan, sedang berlangsung operasi senyap dari kekuatan tertentu untuk mereduksi legitimasi kekuasaannya, bahkan menghancurkannya?

Demokrasi elektoral langsung pascareformasi sejatinya melahirkan stagnasi dan praktik politik uang. Alhasil, hanya mereka yang memiliki kapital besar yang mampu bertarung di arena eksekutif—baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga kepresidenan. Situasi ini menciptakan perdagangan pengaruh (trading in influence) pada rantai kekuasaan. Kelompok pengusaha besar yang mapan tampil sebagai boer atau bandar demokrasi. Sebagai imbalan, eksekutif terpilih secara terselubung wajib menyerah-kelolakan kewenangannya. Ketika kelompok ini menguasai sendi-sendi bernegara, berdirilah oligarki: kekuasaan politik yang dikendalikan sekelompok kecil pemegang modal.

Mengutip pandangan kritis seperti dari Said Didu atau Rocky Gerung, serta dengan membaca rekam jejak Prabowo dan Hashim, mungkinkah kita sedang menyaksikan Prabowo bertarung adu kuat melawan oligarki ini? Atau jangan-jangan, ia sebenarnya sedang memberikan sinyal bahaya—a call for help?

Memahami Prabowo hari ini mungkin mirip seperti menonton film Warkop DKI. Penonton yang emosional hanya akan tertawa sepanjang pertunjukan, sedangkan penonton yang memiliki kesadaran kritis akan merenung, menangkap majas, metafora, dan satire di balik komedinya. Jika dugaan ini benar, sudah saatnya Prabowo memiliki juru bicara mumpuni yang mampu membaca suasana kebatinannya secara presisi—kalau boleh menyarankan, carilah orang Gombong, Pak, sebelum semuanya terlambat. Tabik!

*) Peneliti Kebijakan Publik pada jaringan Survey Independen